Saat membaca lima pilar poros maritim dunia muncul pertanyaan-pertanyaan yang patut untuk direnungkan dan dipikirkan jawabannya.
Apakah 'petunjuk' tentang lima pilar itu telah mencukupi untuk dijadikan sebagai panduan arah dalam rangka menuju sebuah visi yang demikian besar?
Apakah mungkin sebuah 'petunjuk' yang 'hanya' disampaikan pada 'Pertemuan Puncak Asia Timur (EAS)' di hadapan orang lain dan bukan rakyat sendiri akan cukup untuk dijadikan sebagai sebuah pedoman bagi pencapaian visi yang sedemikian besar?
Bagaimana sebenarnya proses munculnya lima pilar itu?
Siapa saja tim penyusunnya?
Adakah dokumentasinya?
Kenapa hanya lima pilar?
Bagaimana jika ada pilar yang lain yang juga penting dikaji contohnya mungkin tentang hukum maritim, ilmu pengetahuan dan teknologi maritim dan lainnya?
Bagaimana dengan aspek legalitas hukumnya?
Apakah 'petunjuk' itu dari sisi hukum memiliki legalitas yang cukup untuk bisa dijadikan sebagai dasar bagi tingkat bawah dalam membuat rencana dan program kerja pembangunan mengingat besarnya biaya dan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkannya?
Dan pertanyaan lain-lain...
Terus terang sampai saat ini penulis masih mencoba mencari-cari dokumen maupun produk peraturan perundangan tentang visi poros maritim dunia beserta lima pilar pendukungnya tersebut untuk dijadikan sebagai landasan pola pikir terhadap berbagai ide tentang kemaritiman, namun sayang yang penulis temukan ketika browsing di internet hanyalah berita yang bersumber dari media massa yang masih perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Hal itu tentu jauh berbeda dengan Rencana Pembangunan era orde baru yang telah dilengkapi dengan panduan sangat jelas berupa "GBHN" atau Garis-garis Besar Haluan Negara yang bisa dibeli dan didapatkan dimana-mana bahkan di toko-toko buku kecil di pojok-pojok pasar.
