Pemerintah Pusat.
Kementerian Pariwisata menganggap Wisata Daerah adalah tanggung jawab Daerah. Itu saja! Yang bisa dilakukan Kemenpar adalah membantu promosi wisata daerah ke luar negeri, Bimbingan teknis, koordinasi, sinkronisasi dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata.
Setelah diuraikan barulah jelas semuanya kelihatan. “Bak Jauh panggang dari api” Wajah Kemenpar dimana, wajah Pemerintah Daerah dimana, wajah masyarakat lokal yang mana! Tidak ada “link” diantara mereka, karena mereka tidak saling kenal! Kalau pak Tjiptadinata sampai disamun di sana, yah memang kita tidak usah heran lagi!
Lalu bagaimana kita mengelola kawasan wisata kita supaya manusiawi? Kalau diniatkan dengan baik, tentulah “Banyak jalan ke Roma” Tapi saya akan mencoba dengan pemikiran saya.
Kalau saya pribadi yang berbicara, pasti tidak akan ada yang perduli. Jadi saya berkhayal saja sementara menjadi Menpar, biar didengar orang-orang...
Yang pertama tentu saja Kemenpar akan memetakan seluruh kawasan wisata Nasional yang ada maupun yang potensial untuk digarap, lalu mengklasifikasikannya dalam beberapa zona Ekslusif. Labuan Bajo dengan Komodonya jelas Zona I dan harus ditangani sangat serius, karena ini aset dunia. Untuk itu dibentuk “Badan Otorita Independen” yang akan mengatur segala hajat kehidupan di Taman Nasional Komodo, dalam satu atap kebijakan!
Hajat kehidupan itu adalah, Pengembangan kawasan komersil wisata terpadu, Pusat penelitian dan pengembangan Komodo dan Peningkatan taraf hidup masyarakat lokal! Semua pihak akan diajak berpartisipasi duduk dalam Badan pengurus, termasuk dari luar negeri.
Badan pengurus Komersil, tentulah melibatkan Biro wisata nusantara dan manca negara. Saran dari jaringan hotel tentu akan didengar.
Mengajak Unesco, Organisasi satwa internasional dan Pusat kajian Flora dan Fauna Internasional, tentu akan menambah promosi, bantuan teknis dan juga arus modal masuk!
Mengedukasi masyarakat adalah wajib hukumnya. Bekerjasama dalam bentuk promosi dengan perusahaan besar agar mau memberikan bantuan teknis maupun permodalan bagi masyarakat tentulah sangat membantu. Saran dari Pemuka adat atau Tokoh masyarakat pastilah sangat berguna. Kalau semuanya bisa berjalan mulus, Pemerintah mungkin tidak perlu mengeluarkan biaya satu sen pun. “Komodo” Nilai jualnya sangat tinggi, dan bisa di “ijon!”
Kalau semuanya on the track, Mungkin jaringan Aston atau Hilton akan membangun hotel mereka disana. Mereka pasti tidak akan keberatan juga membangun jalan, listrik dan infastruktur. Mungkin mereka mau juga membangun akademi/politeknik pariwisata untuk mendukung pelayanan hotel mereka kelak. Unesco pastilah akan dengan senang hati mendidik dengan gratis penduduk lokal agar mereka dapat belajar menyayangi harta karun mereka sendiri.
