Etika, Prinsip dan Pelanggaran Kebijakan Publik

        Etika kebijakan publik merupakan elemen fundamental dalam pengambilan keputusan pemerintahan yang berfokus pada integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam proses pembentukan kebijakan. Dalam konteks ini, etika bukan hanya sekadar standar moral umum, tetapi juga merupakan pedoman yang spesifik untuk mengarahkan perilaku dan keputusan pembuat kebijakan guna meningkatkan efektivitas dan legitimasi kebijakan publik. Di era modern dinamika sosial-politik makin kompleks, membuat integrasi aspek etika dalam kebijakan menjadi krusial. Setiap keputusan publik harus berakar pada nilai-nilai moral yang mendasar untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya efektif secara fungsional, tetapi juga sesuai dengan standar moral yang dipegang oleh masyarakat. Johnson (2019) menekankan bahwa integrasi aspek etika dalam kebijakan publik sangat penting karena masyarakat cenderung lebih responsif terhadap kebijakan yang tidak hanya mempertimbangkan aspek praktis dan kepentingan politik, tetapi juga menyelaraskan diri dengan nilai-nilai moral yang diyakini oleh masyarakat.

        Profesor Purwo Santoso menjelaskan bahwa etika kebijakan publik memiliki dua makna normatif dan perspektif. Etika sebagai standar menunjukkan bahwa kebijakan harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip etika yang sudah ditetapkan. Sedangkan etika sebagai perspektif menunjukkan bahwa kebijakan harus dipersiapkan dengan baik dan melibatkan berbagai pihak yang memiliki potensi konflik, sehingga kebijakan bisa berjalan dengan baik berdasarkan etika yang telah disepakati.

          Integrasi etika dalam kebijakan publik juga mencakup mekanisme akuntabilitas, yang memungkinkan pemerintah dan pembuat kebijakan dipertanggungjawabkan atas keputusannya. Dengan demikian, para pembuat kebijakan dapat dihadapkan pada tanggung jawab terhadap masyarakat, dan masyarakat dapat memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai moral yang diakui.

           Beauchamp dan Childress (2020) memperkenalkan empat prinsip etika dasar yang relevan dalam konteks kebijakan publik pertama keadilan, kedua menghormati otonomi individu, ketiga kebaikan dan keempat tidak melukai. Keadilan menuntut agar setiap kebijakan memberikan hak dan tanggung jawab yang setara bagi semua anggota masyarakat. Menghormati otonomi individu menekankan pentingnya menghargai kebebasan dan hak-hak individu dalam konteks pembuatan kebijakan. Prinsip kebaikan mendorong kebijakan yang memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, sementara prinsip tidak melukai mengingatkan agar kebijakan tidak merugikan kesejahteraan manusia.    Dengan demikian, etika kebijakan publik bukanlah sekedar teoretis, namun merupakan praktik yang nyata dalam menghadapi kompleksitas dinamik sosio-politis modern demi menciptakan kebijakan yang bermoral dan berdaya saing.

( Sumber : Jagad.id )

     Etika kebijakan publik mencakup beberapa prinsip dan nilai yang penting dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Berikut adalah beberapa aspek utama :

Etika kebijakan publik mencakup beberapa prinsip dan nilai yang penting dalam membuat dan melaksanakan kebijakan publik. Berikut adalah beberapa aspek utama :

 1. Nilai-Nilai Moral

1. Penghormatan Terhadap Hidup Manusia : Etika kebijakan publik menekankan pentingnya menghormati hak-hak dasar warga negara, termasuk hak-hak asasi manusia.

2. Kejujuran : Kebijakan harus dibuat dan dieksekusi dengan jujur, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat.

3. Keadilan : Keadilan menjadi prinsip utama dalam etika kebijakan publik, memastikan bahwa setiap keputusan publik memberikan hak dan tanggung jawab yang setara bagi semua anggota masyarakat.

4. Kekuatan Moralitas : Administrator publik harus memiliki moralitas yang kuat untuk menghadapi godaan dan tantangan dalam menjalankan tugas mereka.

5. Kesederhanaan dan Pengendalian Dir : Etika kebijakan publik juga menekankan pentingnya kesederhanaan dan pengendalian diri dalam menjalankan tugas administratif.

2. Prinsip Utama Etika  Administrasi Publik

1. Pedoman dan Acuan : Etika administrasi publik berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka.

2. Standar Penilaian Perilaku : Etika administrasi publik juga berfungsi sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik, memastikan bahwa perilaku mereka dapat dikategorikan baik atau buruk.

3. Transparansi dan Partisipasi Masyarakat 

1. Transparansi : Transparansi dalam proses kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan dasar moral yang kokoh. Keterbukaan tentang bagaimana kebijakan dibuat dan mengapa suatu keputusan diambil membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut etis.

2. Partisipasi Masyarakat : Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik membawa dimensi moral yang lebih dalam dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, berbagai pandangan dan nilai masyarakat dapat diakomodasi, menciptakan kebijakan yang lebih representatif dan moral.

4. Utilitarisme 

Etika utilitarisme dalam konteks kebijakan publik berfokus pada kemampuan kebijakan untuk meningkakebahagiaan tkan atau kesejahteraan umum. Prinsip "the greatest happiness for the greatest number" (kebahagiaan sebanyak mungkin untuk sebanyak mungkin orang) membantu dalam menilai tingkat etisan kebijakan.

5. Akuntabilitas Moral 

Setiap tindakan birokrat harus didasarkan pada konstitusi, peraturan hukum, dan prinsip-prinsip moraly ang diterima oleh publik. Akuntabilitas moral sangat penting untuk memastikan bahwa perilaku administrator publik sesuai dengan norma-norma sosial profesional.

            Dengan demikian, etika kebijakan publik berfungsi sebagai landasan moral yang kuat untuk memastikan bahwa keputusan publik berorientasi pada kebaikan dan keadilan, serta mempertimbangkan dampak konkret yang dihasilkan.

( Sumber : Cakrawala.id )

     Selanjutnya terdapat hal hal yang melanggar kebijakan publik pertama, korupsi yaitu penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, seperti suap dan gratifikasi, yang merusak kepercayaan publik. Nepotisme dan Kolusi yang merupakan praktik memberikan jabatan atau kontrak kepada kerabat atau rekan dekat, mengabaikan meritokrasi. Penyalahgunaan Wewenang atau menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, seperti penggunaan aset pemerintah untuk kepentingan pribadi. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas artinya tidak memberikan informasi yang jelas kepada publik mengenai keputusan dan tindakan yang diambil. Dan juga Pungutan Liar misalnya meminta biaya di luar ketentuan resmi, yang menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak terjangkau.  

          Etika kebijakan publik di Indonesia merupakan aspek krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penerapan etika dalam kebijakan publik tidak hanya berfungsi untuk mencegah praktik korupsi, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan sosial. 

           Meski begitu, tantangan besar masih dihadapi dalam implementasi etika ini. Banyak praktik buruk dalam pelayanan publik, seperti pungutan liar dan pengabaian hak-hak warga, menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan etika masih kurang di kalangan birokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi dan pendidikan mengenai etika pelayanan publik agar seluruh aparatur negara memahami pentingnya nilai-nilai ini.

            Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga sangat penting. Dengan melibatkan masyarakat, beragam pandangan dan nilai dapat diakomodasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih representatif dan mencerminkan aspirasi rakyat. Ini juga menciptakan ruang untuk refleksi etis yang lebih luas.

            Secara keseluruhan, penguatan etika dalam kebijakan publik di Indonesia memerlukan komitmen dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Implementasi prinsip-prinsip etika secara konsisten akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Referensi : 

Authors (2019). HARMONISASI ANTARA ETIKA PUBLIK DAN KEBIJAKAN PUBLIK. Jurnal Yuridis Vol.6 No.1

Admin kesbangpol (2024). Mengenal Etika Pelayanan Publik (Part 2). https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/960/mengenal-etika-pemerintahan-pelayanan-publik-part-2 

Missholilah (2013). Etika Administrasi Publik. Jurnal Review Politik. Vol.03, No.2. IAIN Sunan Ampel Surabaya 

Detia Indrianti (2023). Pelanggaran Etika Pejabat Publik Terkait Kasus Korupsi. Media Merah Putih https://mediamerahputih.id/pelanggaran-etika-pejabat-publik-terkait-kasus-korupsi/ 

Mashur Hasan Bisri & Bramayantro Tri Asmoro (2019). Etika Pelayanan Publik di Indonesia. Journal of Governance innovation. Vol.1 No.1