Keadilan : Keadilan menjadi prinsip utama dalam etika kebijakan publik, memastikan bahwa setiap keputusan publik memberikan hak dan tanggung jawab yang setara bagi semua anggota masyarakat.
Kekuatan Moralitas : Administrator publik harus memiliki moralitas yang kuat untuk menghadapi godaan dan tantangan dalam menjalankan tugas mereka.
Kesederhanaan dan Pengendalian Dir : Etika kebijakan publik juga menekankan pentingnya kesederhanaan dan pengendalian diri dalam menjalankan tugas administratif.
2. Prinsip Utama Etika  Administrasi Publik
Pedoman dan Acuan : Etika administrasi publik berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka.
Standar Penilaian Perilaku : Etika administrasi publik juga berfungsi sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik, memastikan bahwa perilaku mereka dapat dikategorikan baik atau buruk.
3. Transparansi dan Partisipasi MasyarakatÂ
Transparansi : Transparansi dalam proses kebijakan publik sangat penting untuk menciptakan dasar moral yang kokoh. Keterbukaan tentang bagaimana kebijakan dibuat dan mengapa suatu keputusan diambil membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut etis.
- Partisipasi Masyarakat : Partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik membawa dimensi moral yang lebih dalam dalam pengambilan keputusan. Dengan melibatkan masyarakat, berbagai pandangan dan nilai masyarakat dapat diakomodasi, menciptakan kebijakan yang lebih representatif dan moral.
4. UtilitarismeÂ
Etika utilitarisme dalam konteks kebijakan publik berfokus pada kemampuan kebijakan untuk meningkakebahagiaan tkan atau kesejahteraan umum. Prinsip "the greatest happiness for the greatest number" (kebahagiaan sebanyak mungkin untuk sebanyak mungkin orang) membantu dalam menilai tingkat etisan kebijakan.
5. Akuntabilitas MoralÂ
