Restrukturisasi Kabinet Merah Putih, Kemana Arahnya?

Tarikan kepentingan antar lembaga kementerian, mencakup persoalan anggaran, SDM, pengisian struktur, perombakan struktur tidak dapat dihindarkan. Bagi ASN lembaga kementerian, posisi jabatan, jenjang karir, dan kepastian mendapatkan job suatu keniscayaan. Menteri boleh berganti, tetapi para birokrat lah sebagai gate keeper, untuk tetap berlangsungnya roda pemerintahan. Periuk nasi mereka di situ. Mereka kebanyakan tidak pandai bekerja selain menghabiskan waktunya sebagai ASN untuk mencukupi kehidupannya.

Resistensi akan terjadi jika dalam proses restrukturisasi itu, dalam persepsi mereka adalah kehilangan jabatan, berkurangnya pendapatan, di degradasi nya wewenang, bahkan perlakuan diskriminatif, ditandai dengan pengaturan jabatan yang tidak profesional, tidak mengikuti jenjang karier, akrobatik, bahkan yang berbahaya jika dikaitkan dengan afiliasi politik.

Jika hal itu terjadi, maka akan menjadi pintu masuk terjadi korupsi.  Karena birokrat sudah melihat atasannya ibarat ikan mati yang busuk dari kepalanya, mereka  sebagai bagian dari ikan busuk itu, tidak bisa terlepas dari kebusukan. Walaupun masih ada juga birokrat yang dapat menyelamatkan diri dari kebusukan ikan mati itu.

MENPAN-RB harus kuat, dan tidak boleh longgar dalam menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo. Menpan harus garis lurus dengan Presiden. Jangan sekali-kali terjebak dengan keinginan dan penetrasi kementerian yang menginginkan perluasan struktur, ataupun pengembangan fungsi dan tugas. Karena implikasi nya pada alokasi anggaran. Kecepatan dan  ketepatan dalam mengeksekusi struktur baru sangat menentukan kecepatan bekerja kementerian sebagaimana sudah ditetapkan dalam Renstra dan RKP 2025.

Kita berharap, semester I Tahun 2025, urusan strukturisasi dan birokratisasi kementerian dapat tuntas, dan semua kementerian bekerja dengan kecepatan tinggi untuk mewujudkan target program Pemerintahan merah Putih. Jika tidak, Presiden Prabowo tidak boleh ragu untuk segera mengganti Menteri yang tidak mampu, atau tidak serius, atau membuat agenda lain diluar yang digariskan Presiden.