Mungkinkah "MK" Kembali ke Mahkamah Konstitusi?

Sekarang ini pemberian Bansos itu jelas terstruktur karena sudah direncanakan sejak awal dalam APBN 2023 dan 2024. Kebijakan automatic adjustment 5% dari APBN sektor kementerian menghasilkan dana Rp, 50 triliun. Penyaluran Bansos yang bersifat barang (inkind) berdasarkan kebijakan Presiden tidak dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Pada hal UU 13/2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin jelas tupoksinya Kemensos. Implementasinya diserahkan kepada Bapanas ( Badan Pangan Nasional), Kemenko Perekonomian dan Bulog.

Pergerakan Bansos itu, sangatlah sistematis. Pemberian tidak berdasarkan DTKS, tapi data yang dikeluarkan oleh Kemenko PMK dan Kemenko Perekonomian, dan pengajuan dari Kepala Desa dan relawan Paslon tertentu.  Tidak tanggung-tanggung secara sistematis juga diberikan kepada sasaran penerima manfaat mulai dari Presiden, Menteri, Bupati/Walikota, dan tim kampanye dalam masa kampanye.

Jelas masif, karena menyasar 22 juta keluarga ( sekitar 88 jiwa), dengan sasaran utama propinsi yang posisi Paslon tertentu sangat rendah untuk ditingkatkan dukungannya dengan iming-iming bansos tersebut.  Termasuk ketidaknetralan ASN, perangkat Desa untuk memilih Paslon tertentu.  

Sepertinya kedelapan Hakim Konstitusi mencermati betul kedua isyu IT SIREKAP dan Bansos, sehingga memerlukan menghadirkan  2 Menko ( PMK dan Perekonomian), Menkeu dan Mensos. Pertanyaan Hakim cukup tajam menukik ke yang didalilkan pemohon. Sudah dapat diduga keempat Menteri itu menjawab normatif. Tetapi ada juga jawaban yang terselubung seperti apa yang dikatakan Mensos Bu Risma, bahwa Bansos Kemensos bentuknya transfer uang kepada KPM ( Keluarga Penerima Manfaat) sesuai dengan DTKS. Jika ada diluar itu Mensos tidak menangani.  

Menimbang Keputusan MK

Tentunya Tim Hakim MK, bekerja keras menjelang 22 April 2024, yakni waktu paling lambat diumumkannya Keputusan MK.

Hakim MK dalam bekerja itu diawasi dan bertanggungjawab pada Allah SWT dan internal kontrol hati nurani. Kemampuan menggali data, fakta, dan keterangan ahli menjadi suatu keharusan, dengan menghilangkan rasa ketakutan, ancaman, dan tekanan yang terlihat maupun tidak terlihat.

Sensor yang digunakan hati nurani, dengan mengedepankan kejujuran, keadilan dan kebenaran. Implikasi keputusan yang tidak kokoh landasan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan akan dapat merusak tatanan dan moralitas bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut hemat kami ada beberapa pilihan Keputuan Hakim yang mungkin terjadi. Pertama; menolak petitum seluruh nya atau sebagian, kedua; meneriam petitum seluruhnya atau sebagian.

Ada 6 petitum pemohon Paslon 01 dan 03, yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi  dikombinasikan sebagai berikut:

• Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
• Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
• Mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 dan Wakil Presiden Tahun 2024 tertanggal 14 November 2023.
• Mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka selaku paslon Pemilu Calon Wakil Presiden. Agar Paslon Presiden Prabowo Subianto memilih Capres lain sebagai pengganti Gibran.
• Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 antara  Anies Rasyid Baswedan, dan  A. Muhaimin Iskandar sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1, Prabowo dengan Calon Wapres pengganti Gibran sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2,   dan  Ganjar Pranowo,. dan M. Mahfud MD selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Indonesia selambat-lambatnya pada tanggal 26 Juni 2024.
•  Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. ( rangkuman petitum pemohon 1 daN 3).

Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi tentu ada yang menerima dan ada yang menolak. Tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu bersifat final dan mengikat. Bagi  yang menolak hanya kepada Allah saja bisa mengadu, dan bagi yang menerima juga harus kepada Allah SWT, bersyukur.

Semoga akal sehat, nilai keImanan dan Ketaqwaan 8 Hakim kepada Allah SWT,  menjadi nilai sakral  yang dijunjung dalam membuat keputusan.