Jika penetapan  kelas standar  dimaksud adalah rawat inap kelas Standar dengan 4 TT, maka apa yang akan terjadi? Diprediksi bagi peserta PBI, dan pemegang kartu JKN Mandiri kelas 3 akan senang. Tidak ada lagi diskriminatif pelayanan kamar untuk peserta PBI dan non PBI karena sudah bergabung dalam kelas yang sama.
Bagi pemegang kartu JKN kelas 2,  juga akan senang karena walaupun fasilitas kamar sama, tetapi   tidak  mungkin lagi mereka terlempar ke kelas 3 ( sudah hilang).
lantas bagaimana dengan pemegang kartu JKN kelas 1, dan sebagian kelas 2? Kemungkinan besar mereka akan naik kelas dari kelas standar. Mengambil kelas 1 atau VIP, dengan tambahan selisih biaya atas hak pelayanan BPJS Kesehatan yang dimiliki.
Apakah kebijakan itu dapat mengatasi kekurangan kamar untuk rawat inap? jelas tidak, sepanjang penambahan kapasitas jumlah kamar di RS tidak dilakukan. Tetapi akan ada kegairahan RS untuk mengembangkan kapasitas kamar, sarpras, tenaga medis, non medis yang memadai karena bertambahnya  pendapatan RS dari mereka yang melakukan sharing cost karena pindah ke kelas 1 atau VIP. Perusahaan asuransi kesehatan mandiri juga akan bergairah untuk melaksanakan Coordination of Benefit (CoB) dengan RS.
Bagaimana Dengan Besaran Iuran?
Selama  masa uji coba, DJSN sesuai dengan tupoksinya, melakukan perhitungan besaran iuran ( nominal dan persentase upah) untuk memenuhi nilai keekonomian  rawat inap kelas standar.
Kemungkinan besar yang terjadi adalah perubahan besaran iuran. Iuran kelas 1 dan kelas 2 Â akan menurun. Iuran kelas 3 akan naik. Berapa besar naik dan turunnya sampai ke angka optimum, Â tidaklah lebih sulit dari menghitung iuran yang multi kelas.
Mari kita lakukan hitungan bersama secara sederhana. Tahun 2019 sebelum Pandemi pembiayaan pelayanan kesehatan JKN sekitar Rp. 110 Triliun. Proyeksikan pembiayaan kesehatan tahun 2022 di naik kan 20% ( kenaikan tarif 10% dan cadangan teknis 10%). Total pembiayaan Rp. 132 Triliun. Jumlah peserta JKN 240 juta. Karena SJSN menerapkan model Contribution base, maka kontribusi setiap peserta sekitar Rp. 46 ribu/per bulan untuk membiayai pelayanan kesehatan JKN.
Angka Rp  45 ribu digenapkan Rp. 50 ribu /popb dapat dijadikan angka dasar para aktuaris untuk mengkonversikannya dalam hitungan persentase upah (PPU), dan hitungan nominal untuk peserta mandiri dan PBPU.
Berapa besaran konkrit hitungan nominal bagi peserta Mandiri dan PBPU tentu sudah dapat bayangan tidak jauh dari angka Rp. 50 ribu/popb, setelah diperhitungkan juga jumlah peserta yang menunggak iuran JKN.
Silahkan kita hitung bersama berapa kelayakan besaran iuran dengan model perhitungan diatas, karena sebagai peserta JKN, anda, saya dan kita adalah pemilik dari BPJS Kesehatan, badan hukum publik yang pemegang sahamnya adalah para pembayar iuran (peserta JKN).
