Pemerintah Pusat bukan tidak menyadari hal tersebut. Pemerintah berharap pada tersedianya vaksin yang dijanjikan pemerintah China melalui perusahaan farmasi Sinovac. Di China  sudah di uji klinis fase III dan ditawarkan kepada pemerintah Indonesia 40 juta unit. Menkeu sudah menyediakan dana Rp. 47 triliun untuk membeli vaksin itu.
Soal vaksin ini, bukan tidak ada masalah. Daya tahannya disebutkan hanya bertahan untuk 1 tahun, bahkan ada yang menyebutkan 6 bulan. PB IDI khawatir dengan masa aktif vaksin itu hanya  6 bulan.
Belum lagi merebak hasil penelitian para ahli riset covid, bahwa Covid-19  yang masuk ke Indonesia sudah bermutasi, dengan daya replikasinya lebih cepat dan berlipat. Kalau  sudah seperti itu vaksin yang disuntikkan menjadi tidak lagi bisa berfungsi. Semua orang menjadi galau, sedangkan kasus bertambah terus.
Bukti bahwa pemerintah panik dan tidak fokus dapat dicermati dari perubahan kebijakan lembaga yang menangani Covid-19. Dibentuk tim baru bernama Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 dipimpin Menko Perekonomian sebagai Pengarah, dan pelaksananya Menteri BUMN dikawal oleh KSAD dan Wakapolri.
Tidak cukup sampai disitu, dibentuk lagi tim Vaksin Covid-19 yang dipimpin oleh Menteri Riset dan teknologi. Kalau semua bekerja bersifat ad hoc atau Tim, maka SDM di berbagai kementerian itu tidak maksimal di daya gunakan. Misalnya ada ribuan tenaga medis dan kesehatan di Kementerian Kesehatan dalam suasana darurat ini, apakah sudah diterjunkan ke rumah sakit.  Kenapa Tentara yang banyak terlihat di RS Wisma Atlit. Sebaiknya Tentara itu efektif terlibat menegakkan disiplin masyarakat untuk menerapkan  3 M, diberbagai sentra kerumunan masyarakat. Tetapi tidak usah pakai baju loreng, gunakan saja Pakaian Dinas Harian yang warna hijau, supaya terkesan lembut.
Kini Gugus Tugas Covid-19 yang dipimpin Letjen Doni Monardo, dilikuidasi dan dijadikan Satuan Tugas Covid-19, sedangkan untuk Pemulihan Ekonomi nasional ditunjuk wakil menteri BUMN.
Dari formasi dan orientasi tugas Tim Pemulihan ini, keluarlah istilah gas dan rem yang disampaikan oleh Mensesneg Pratikno. Jadi Anies menyampaikan istilah rem darurat, itukan istilah yang sebelumnya sudah disebutkan oleh Mensesneg Pratikno dan Presiden Jokowi. Jadi Anies tidak mengarang-ngarang istilah.
Pada saat Menko Perekonomian dan Menkeu panik karena pertumbuhan ekonomi kuartal kedua nyungsep di 5,3%, saat yang sama virus terus merambah memakan korban tempat dia bertempat tinggal (inangnya). Para menteri ini tidak menyadari, sehebat apapun pemulihan ekonomi, jika rakyatnya terus ribuan setiap hari yang terinfeksi, dan ratusan setiap hari yang meninggal, turbin ekonomi tidak bisa hidup dengan normal.
Dimata dunia, pengelolaan atau penatalaksanaan penanganan Covid-19 menjadi sorotan. Penerapan protokol kesehatan tidak maksimal di mata WHO, akibatnya saat ini lebih dari 60 negara  yang melarang warga Indonesia masuk ke 60  negara itu. Ada dua negara lain  yang buruk penanganan Covid-19 yaitu  India dan Filipina.
Menurut berbagai informasi termasuk dari pejabat Kemenkes, Anies sudah berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pejabat Kemenkes sebagai pemegang otoritas PP 21/2020, dan Permenkes 9/2020.
Demikian juga dengan Tim Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 Nasional, diyakini Anies sudah menyampaikannya, tetapi (mungkin) tidak bersifat minta persetujuan. Sebab Anies sudah berhitung jika minta persetujuan Tim PEN, dan Covid-19 diduga akan ditolak, atau digoreng. Ingat sewaktu Anies mengajukan Karantina Wilayah bulan Maret 2020 yang lalu kepada Presiden, digoreng habis oleh buzzeRp dan InfluenceRp.
