Dalam seminggu ini kita banyak disuguhi video yang viral kemarahan seorang Bupati di wilayah propinsi Sulawesi Utara, di suatu Kabupaten kecil bernama Bolaang Mongondow Timur ( Boltim), yang kecewa dengan simpang siurnya data dan kebijakan pemberian bantuan sosial darurat bencana bagi terdampak wabah Covit-19.
Jika kita dengar kemarahan Bupati itu seolah-olah sudah sampai ke ubun-ubun, dan sakin jengkelnya menyebut menteri goblok, walaupun tidak berani secara langsung menyebutkan siapa nama menteri goblok dimaksud.
Setidaknya ada beberapa menteri yang terlibat soal bantuan sosial darurat bencana itu, mulai dari Mendagri, Mensos, Menteri Desa, dan Menteri Tenaga Kerja. Â Kepada menteri mana yang dituduh goblok, karena terkait BLT, dan dana BLT Â bersumber dari Dana Desa, dan dari Kemensos, kita paham siapa yang jadi sasaran.
Para menteri  yang terkait dengan bansos darurat bencana setahu kami tidak ada yang merespons secara langsung komplain Bupati Boltim,  hanya Mensos menjelaskan dengan tenang bagaimana proses pendataan dan distribusi bantuan, dan peranan Pemda setempat.  Semuanya memang  harus serba cepat, dan tepat sasaran. Jadi tidak dipungkiri dalam prosesnya ada yang tidak berjalan dengan cepat dan mungkin ada yang tidak tepat sasaran, disitulah sebenarnya peran Bupati yang harus kuat melakukan pengendalian dilapangan, didukung perangkat Gugas tiap daerah.
Yang hebatnya Bupati Lumajang Thoriqul Haq (TH) marah besar sama Bupati Boltim SSL (Sehan Salim Landjar). Dapat dimaklum Bupati Lumajang politisi PKB, satu partai dengan salah satu menteri yang di label "goblok" oleh SSL.
Seolah memarahi anak buahnya, Bupati Thoriq teriak "Bupati Bolaang Timur ingat itu. Kerja keras kita semua kerja. Soal ruwet memang ruwet. Kalau sekarang banyak masalah memang banyak masalah, diselesaikan," kata Bupati Thoriq dalam video Selasa (5/5/2020).
"Jangan menyalahkan menteri dan jangan membodohkan menteri. Jangan-jangan anda yang salah urus," imbuhnya.
Bupati Boltim SSL, tidak mau kalah. Apa katanya dalam video yang berdurasi 3 menit 57 detik itu, "Itu kan diatas 12 persen miskinnya. Di Lumajang kan banyak peminta-minta, kalau kita kan tidak ada satu pun. Beda dong. Saya bicara regulasi. Yang kedua, dari Menteri Sosial itu rekrutnya gampang. Dalam surat edaran (SE) Menteri Sosial kita diberi kuota 4446. Kita rekrut gampang yang sulit itu untuk menerimakan dipersyaratkan harus membuka rekening," katanya.
"Lha di situ juga saya protes. Rakyat terima Rp 600 ribu tapi rakyat harus keluarkan uang Rp 250 ribu sampai Rp 450 ribu. Pergi pulang ke bank Rp 200 ribu, buka rekening bank Rp 150, kalau dapat lagi ambil duitnya," lanjutnya.
Menurutnya, tidak ada bank yang sanggup menerbitkan buku rekening lebih dari 30 buah. Kalau 4446 buah rekening bank maka diperlukan 5 bulan.
"Mangkanya saya mencak-mencak itu ada dua hal pertama kayaknya saya tidak boleh berikan beras tapi BLT nya belum datang. Untuk Bupati Lumajang anda perlu ingat anda cuma kasih 5 kilo, saya minimal 15 kilo dan saya beri beras premium dan saya tidak potong dari PNS," papar dia.
