Kekhawatiran KPU tidak jujur dan tidak adil, juga disuarakan oleh para Pimpinan Ormas Islam dan tokoh -- tokoh Islam pada saat pertemuan dengan Wakil Presiden Pak JK. Himbauan dari pertemuan tersebut, meminta KPU menyelenggarakan perhitungan suara dengan jujur dan adil, tentu karena sudah terindikasinya tidak jujur dan tidak adilnya KPU dalam melaksanakan tugas.
Nasi sudah menjadi bubur, Pemilu sudah selesai. Hitungan suara final oleh KPU 22 Mei 2019. Penantian yang panjang 25 hari kedepan, merupakan situasi yang mencekam, dan terjadinya kegaduhan di media sosial setiap hari dengan berbagai berita, video, kejadian-kejadian yang menginformasikan kecurangan masih terus berlangsung. Bahkan adanya pengakuan dari mantan ahli IT Pemilu 2014, yang mengungkit-ungkit kecurangan Pemilu 2014. . Walaupun Pemerintah berusaha mengendalikan Media cetak dan elektronik untuk tidak ikut memuat berita-berita yang mereduksi credibiltas Presiden dan jajaran pemerintahannya.
Suasana "perang" tersebut, tentu tidak terlepas dari tanggung jawab TKN Paslon 01, yaitu pernyataan Jenderal (Pur) Moeldoko, pada masa kampanye, bahwa saat ini TKN menggunakan strategi pemenangan dengan strategi PERANG TOTAL. Yaitu perang habis-habisan, hancur-hancuran, dengan menggunakan semua sumber daya dan infrastruktur.Â
Siapa yang punya sumber daya dan infrastruktur tentu pemerintah. Pemerintah mengendalikan TNI, Polisi, ASN, Birokrasi, Dana, dan sarana. Jika semua SDM dan infrastruktur tersebut bagian dari Perang Total, siapa yang akan jadi lawannya. Maka yang jadi lawannya adalah Rakyat. Itukah tujuan kita berbangsa dan bernegara?. Hanya waktulah yang bisa menjawabnya.
Cibubur, 29 April 2019.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H