Doxing Salah Satu Kejahatan Digital yang Kerap Menyerang Jurnalis Indonesia

Kejahatan digital atau biasa dikenal dengan cyber crime merupakan sebuah tindakan ilegal yang menggunakan teknologi komputer dan internet untuk seorang pelaku bisa melancarkan aksinya. 

Kejahatan digital ini sendiri merupakan salah satu dampak negatif yang terjadi dari era internet yang saat ini menjadi platform yang paling banyak digunakan. Salah satu jenis dari kejahatan digital yang mungkin jarang didengar ialah doxing.

Apakah kalian sudah tau atau pernah mendengar istilah doxing? Mungkin tidak semua orang familiar dengan istilah tersebut, padahal tidak sedikit kasus doxing yang terjadi di Indonesia. Jadi sebenarnya apasih doxing itu? 

Doxing merupakan tindakan menyebar luaskan informasi atau data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon kepada publik melalui media sosial yang rata-rata memiliki tujuan negatif atau dapat dikatakan bahwa pelaku ingin mengintimidasi individu atau seseorang yang disebarkan datanya.

Bagaimana sih para pelaku doxing ini melancarkan aksinya?
Sebenarnya banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku. Pelaku biasanya melakukan phising,  lalu stalking media sosial korban dan para pelaku bahkan bisa hingga  meretas akun korban. Lalu data serta informasi yang pelaku dapatkan akan disebar luaskan melalui media sosial atau melalui forum online.

Apa doxing termasuk dalam melanggar privasi?
Doxing merupakan salah satu tindakan yang melanggar privasi. Karena para pelaku doxing mencuri dan menyebar informasi pribadi milik orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya.

Para pelaku doxing tersebut melanggar Undang-Undang ITE Pasal 26 Ayat 1 tentang peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Bahkan Komnas HAM mengatakan bahwa doxing termasuk sebagai pelanggaran HAM digital karena tergolong ke dalam kejahatan digital atau  atau cyber crime.

Doxing itu sendiri dapat menyerang siapapun pengguna internet, bahkan hingga kepada para jurnalis-jurnalis di Indonesia. Seperti yang diketahui bahwa kasus doxing kerap terjadi kepada jurnalis Indonesia sejak tahun 2017, kasus doxing ini bahkan terus meningkat setiap tahunnya.

Doxing menjadi salah satu serangan digital yang paling banyak menyerang jurnalis Indonesia.  Doxing yang sering kali terjadi pada jurnalis ialah delegimitasi, yang mana para pelaku berupaya membuat agar jurnalis tidak bisa dipercaya. Delegimitasi merupakan salah satu jenis-jenis dari doxing,  yang mana doxing memiliki tiga jenis yaitu delegitimasi, deanonimisasi dan penargetan.

Lantas tindakan apa yang diambil untuk mencegah kasus doxing pada jurnalis?
Dikarenakan semakin meningkatnya kasus doxing dan dikhawatirkan akan mengancam keamanan serta keselamatan para jurnalis, maka Dewan Pers akan mengambil tindakan dengan membuat aturan standar perlindungan pers profesi wartawan.

Aturan standar perlindungan pers profesi wartawan akan dibuat melalui Surat Keputusan (SK) Dewan Pers terkait keamanan dan keselamatan kerja wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Namun Dewan Pers berharap untuk perusahaan media juga dapat bekerja sama untuk bisa melindungi para jurnalisnya.

Selain itu Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga menerbitkan buku Panduan Keamanan Digital secara gratis untuk jurnalis dengan tujuan agar kemampuan dan pengetahuan jurnalis tentang keamanan digital dapat meningkat. Isi dari buku ini antara lain mengenai keamanan perangkat serta akun, keamanan komunikasi hingga bagaimana cara menghadapi serangan digital.

Semakin berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi serta era digital saat ini yang mana sebenarnya banyak membawa dampak positif dan kemudahan untuk kehidupan kita. 

Namun tidak sedikit juga dampak buruk dan negatif dari semakin canggih dan berkembangnya teknologi saat ini. Bahkan tidak  menutup kemungkinan bahwa semakin canggihnya teknologi maka semakin tinggi juga tingkat kejahatan yang akan terjadi.

Kejahatan digital atau cyber crime di media sosial merupakan salah satu dampak negatif dari berkembangnya teknologi, kemudahan untuk mengakses dan dapat digunakan oleh siapa saja membuat media sosial menjadi salah satu wadah untuk para pelaku dengan mudah melakukan serangan digital atau tindak kejahatan.

Doxing ini lah salah satu bukti kejahatan digital yang terjadi. Meskipun terlihat sepele, padahal efek yang akan terjadi bisa menjadi sangat serius dan kedepannya bisa memicu kejahatan digital yang lebih parah.

Maka dari itu upaya Dewan Pers untuk melindungi para jurnalis dengan membuat peraturan standar perlindungan pers profesi wartawan dan menerbitkan buku Panduan Keamanan Digital ini merupakan tindakan yang tepat. 

Karena doxing bukan hanya akan mengancam keamanan dan keselamatan jurnalis, namun juga dapat mengancam kebebasan pers.

Sehingga diharapkan setelah ditetapkan dan berlakunya peraturan standar perlindungan pers profesi wartawan, maka angka kasus doxing di Indonesia akan menurun dan para jurnalis dapat merasa aman dan terjamin keselamatan kerjanya dalam melaksanakan tugasnya.

Para pengguna juga diharapkan bisa menggunakan dan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bijak dan berhati-hati. Sehingga kasus kejahatan digital atau cyber crime ini bisa dihindari dan jumlah kasusnya dapat berkurang di Indonesia.