Kebijakan Energi dan Pertahanan Negara India

          Isu keamanan energi (energy security) menjadi salah satu agenda keamanan global dalam hubungan internasional. Menurut International Energy Agency (IEA), keamanan energi adalah suatu keadaan dimana ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dan dengan harga yang terjangkau. Juga, menurut proyeksi IEA bahwa sampai tahun 2030 permintaan energi dunia akan mengalami peningkatan sebesar 45%, yang mana 80% kebutuhan energi dipasok dari bahan bakar fosil.

          India adalah sebuah negara federal yang bersistem parlementer dengan berbentuk Republik konstitusional di Asia Selatan. India adalah konsumen energi dan minyak terbesar ketiga di dunia setelah China dan Amerika serta berada di peringkat kedelapan di antara negara -- negara pengimpor terbesar dengan pangsa impor 2,8 persen dan akan menjadi importir terbesar keempat pada tahun 2030.

          Ekonomi India adalah yang terbesar ketiga di dunia dalam produk domestik bruto, diukur dari segi paritas daya beli, dan merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India merupakan negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia serta telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar dan memiliki senjata pemusnah massal.

Fenomena kebijakan energi dan pertahanan India :

          a.      India diapit oleh kekuatan bersenjata Cina dan Pakistan dimana saat ini terjadi ketegangan dengan pasukan Cina di sepanjang perbatasan Himalaya yang disengketakan. Oleh karena itu baru-baru ini Dewan Akuisisi Pertahanan (DAC/ badan pemerintah tertinggi untuk persetujuan akuisisi modal untuk militer India) menyetujui pesanan senilai 705 miliar rupee atau setara US$ 8,52 miliar (Rp. 130 Triliun) untuk pembelian rudal, helikopter, senjata artileri, dan sistem peperangan elektronik.

          b.      Masalah energi menjadi salah satu masalah yang krusial bagi negara -- negara di seluruh dunia. Ketersediaan energi akan menentukan produktivitas, kemajuan, dan kemakmuran suatu negara. Tidak terkecuali dengan negara India, berdasarkan kebijakan IEA tahun 2018, diperkirakan permintaan energi India akan meningkat lebih dari dua kali lipat hingga tahun 2040. Oleh karena itu India menjalankan kebijakan energi terbarukan bahkan India dapat memimpin dalam upaya transformasi energi terbarukan secara global.

          India membutuhkan pasokan energi yang cukup tinggi, namun India menghadapi kekurangan energi domestik sehingga harus mengimpor kebutuhan energinya. Oleh karena itu upaya yang dilaksanakan pemerintah India terkait kebijakan energi dan pertahanan India adalah:

          1.      Diversifikasi sumber pasokan.

          2.      Diversifikasi rantai pasokan yang digunakan untuk memproses, mengangkut, dan mendistribusikan energi.

          3.      Meningkatkan kapasitas cadangan energi seperti jaringan pipa, pembangkit listrik serta sistem transmisinya.

          4.      Mengurangi permintaan energi (ketergantungan energi) yang dapat meringankan beban infrakstruktur distribusi energi  

          yang berlebihan.

          5.      Menyediakan stok atau cadangan darurat.

          6.      Mengembangkan infrastruktur mengenai energi.

          7.      Menyebarkan informasi mengenai pasar energi secara berkala.

          8.      Kebijakan East Act ditujukan untuk mendukung perekonomian, meningkatkan upaya diplomasi bidang pertahanan dan                      keamanan dengan negara ASEAN dan negara -- negara Asia Timur lainnya. MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) telah membuka             banyak program tentang keterlibatan terkait energi.

          9.      Melaksanakan bauran energi yang terdiri dari sumber energi tak terbarukan (batubara, lignit, minyak bumi, dan gas alam)              dan energi terbarukan (angin, surya, hidro, biomassa, ampas tebu).