DAP Doberai Soroti Tindakan Polres Manokari di Kawasan Penambangan Ilegal

(Katua DAP Doberai Keliopas Medodga bersama beberapa masyarakat adat di Manokwari, Papua Barat)

JAYAPURA, 14--Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay menyoroti tidakan razia sepihak yang dilakukan Polres Manokwari di kawasan penambangan emas ilegal di Sungai Wariori, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Jumat pekan lalu.

DAP menganggap bahwa tindakan preventif adalah langkah yang baik. Hanya perlu pendekatan yang humanis dan terkoordinasi, agar tidak menimbulkan kepanikan warga yang menyebabkan sebagian warga atau pekerja tambang mengungsi ke hutan yang selama ini tidak ditemukan.

Berdasarkan laporan masyarakat, kata Keliopas Meidodga, beberapa orang yang mengungsi ke hutan belum diketahui keberadaannya.

"Seorang ibu dan bayi bekerja sebagai juru masak, yang panik dan melarikan diri dan masih dicari. Termasuk salah satu Pekerja Tambang yang meninggal kemarin dan hanyut di Sungai Wariori pada 23 November 2022 kemarin," ujar Keliopas Meidodga, Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, melalui realis yang diterima media ini, Selasa (29/ 11/2022)

"Atas nama masyarakat adat, kami mengutuk tindakan sepihak yang dilakukan Polres Manokwari dalam melakukan penyisiran di lokasi penambangan yang menimbulkan kepanikan masyarakat asli Papua," kata Meidodga.

Ketua DAP menyarankan jika pihak kepolisian mengambil langkah-langkah preventif dan penegakan hukum, diharapkan terbangun koordinasi lintas pemangku kepentingan, khususnya pemangku kepentingan adat, sehingga terhindar dari dampak kepanikan masyarakat adat," harapnya.

Sebagai Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay sekaligus Kepala Suku Turunan Arfak, Irogi Meidodga meminta Pemerintah melihat harapan masyarakat dalam mengelola hasil alamnya.

Kami mohon kepada Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kapolri, DPR RI, DPD RI, Gubernur Papua Barat, DPR Papua Barat, Fraksi Otsus dan MRP Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Pangdam XVIII Kasuari untuk mendengar aspirasi dari masyarakat yang memiliki tambang rakyat," kata Keliopas Meidodga.

Dewan Adat Papua juga meminta Masyarakat Adat di Masni, Sidey dan sekitarnya untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai informasi yang tidak benar.

Kami berharap masyarakat adat tetap tenang, tidak ingin saling bertikai namun tetap menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat," harapnya.

Sebelumnya, Polres Manokwari melakukan aktivitas pesisir di lokasi penambangan liar Sungai Wariori, Kecamatan Warsirawi, Kabupaten Masni, Kabupaten Manokwari pada 18 November 2022.

Dalam penyisiran itu, Polres Manokwari mengamankan 46 pekerja tambang ilegal dan sejumlah barang bukti.

Kapolres Manokwari, AKBP Parasian Herman Gultom yang diwawancarai pekerja Pers (28/11) mengatakan, pihaknya diminta menegakkan hukum terhadap penambangan liar, bukan penambangan tradisional atau artisanal.

Kami melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan penambangan ilegal, bukan penambangan tradisional. Kepada pengusaha yang berlindung dibalik hak ulayat masyarakat adat," tegas Kapolres AKBP Gultom Parasian.

Kapolres juga mengaku sebagian besar pelaku melarikan diri ke hutan saat petugas melakukan penggeledahan di lokasi penambangan liar. "Kami melakukan pencarian selama 4 hari," ujarnya.

"Kami telah mengimbau kepada para pekerja yang lari ke hutan untuk kembali. Jika menemukan oknum, tolong katakan yang sebenarnya kepada petugas. Jika ada yang belum kembali, laporkan ke pihak berwajib," harap Kapolres.

Pewarta : Charles Maniani