Peran Penting Pemerintah Mencetak Desa Wisata di Indonesia

Ada satu konsep pengembangan menarik. Namanya desa wisata. Menjadikan desa sebagai destinasi wisata dengan memadukan berbagai potensi yang ada, baik itu daya tarik alam, sosial, maupun budaya.

Untuk sampai ke sana, diperlukan konektivitas dengan layanan fasilitas umum, aksesibilitas, sampai tata cara dan tradisi kehidupan masyarakat desa.

Pemerintah dalam kerja sama dengan berbagai sektor sudah, sedang, dan akan terus meningkatkan desa wisata. Dalam kolaborasi dengan Adira Finance menginisiasi Desa Wisata Ramah Berkendara, Desa Wisata Kreatif, dan Fesival Kearifan Lokal yang selengkapnya bisa baca di sini.

Saat ini program itu baru melibatkan 5 desa wisata yang ada di Jawa dan Bali.

Tentu, melihat  besarnya potensi dari puluhan ribu desa yang ada di Tanah Air, angka tersebut masih jauh dari ideal.

Untuk sampai pada level tersebut, tentu butuh kerja sama dan kolaborasi berbagai pihak, baik itu masyarakat desa sebagai aktor dan fokus utama,  pemerintah, dan pihak-pihak lain yang bisa ikut menggerakan.

Pembangunan infrastruktur (jalan, lampu penerangan dan lampu lalu lintas, marka jalan, stasiun pengisian bahan bakar, bengkel, restoran, tempat ibadah, WC, dll), sumber daya manusia (pengelola paket wisata, pemandu wisata, pelaku ekonomi kreatif, dll), hingga ekosistem pariwisata (akomodasi, amenities, aksesibilitas, aktivitas dan atraksi adalah beberapa aspek sebagai "conditio sine quad non" atau syarat mutlak.

Pemerintah perlu memberikan pendampingan, pelatihan, hingga penyediaan berbagai fasilitas, juga terlibat dalam promosi.

Pendampingan mencakup penyiapan tata kelola, pengembangan usaha, paket wisata, kerajinan, restoran, dan sebagainya.

Menyediakan akses pembiayaan dan membantu pemasaran dengan pembuatan website, pameran, serta menjadi jembatan kerja sama dengan agen perjalanan dan media.