Lagu lama
Kita tentu menyayangkan persiapan terburu-buru seperti ini. Padahal tuan rumah PON 2016 sudah ditetapkan sejak enam tahun silam, atau tahun 2010 lalu. Apakah rentang waktu persiapan tersebut terlalu singkat untuk perbaikan dan pembangunan arena serta persiapan peralatan pertandingan?
Masih dari sumber yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi mengaku molornya persiapan terkendala pencairan anggaran. Diketahui anggaran pembangunan sembilan arena baru dari 68 arena yang dibutuhkan, perlengkapan serta sarana pendukung-di antaranya jalan menuju arena sebesar Rp700 miliar-menelan anggaran sebesar Rp2,3 triliun. Sebanyak 14 persen dari total anggaran tersebut berasal dari pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Barat, sementara selebihnya dari swasta.
Pertanyaan, apa sebab anggaran terlambat dicairkan? Apakah anggaran tersebut terlalu sedikit untuk 44 cabang olahraga yang diikuti oleh lebih dari delapan ribu atlet dari seluruh nusantara? Atau, sedemikian rumitnyakah birokrasi pemerintah kita? Jangan-jangan ada persoalan terkait koordinasi dan kerja sama antarpihak?
Dengan tanpa perlu menyelisik lebih dalam, kenyataan seperti ini mudah membawa kita pada ingatan umum. Bukan baru pertama hal seperti itu terjadi. Sudah menjadi rahasia umum persiapan pertandingan event olahraga dalam negeri selalu dikejar waktu.
Di sisi lain, kondisi seperti itu mudah mengantar kita ke sejumlah kasus korupsi pembangunan infrastruktur olahraga yang terjadi silih berganti. Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang adalahi salah satu saksi bisu proyek negara yang mangkrak karena dana negara dikorupsi Rp464,6 miliar. Kasus itu melibatkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, eks Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Machfud Suroso.
Pembangunan arena PON Riau 2012 pun ternoda korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal dan 10 anggota DPR Riau. Terkini, tercium dugaan korupsi pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) sebagai salah satu venue PON Jawa Barat.
Dugaan itu tengah didalami Badan Reserse Kriminal Polri dan telah memeriksa sekitar 80 orang termasuk saksi Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan eks Wali Kota Bandung Dada Rosada.
“Kami masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi GBLA atas tersangka Yayat Ahmad Sudrajat (mantan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung). Jika sudah ditemukan total kerugian negara, berkas penyidikan segera dilimpahkan ke kejaksaan,”tandas Direktur Tindak Pidana Korupsi barekskrim Brigadir Jenderal (Pol) Ahmad Wiyagus (Kompas,Rabu 7 September 2016, hal1.)
Bila sampai PON Jabar ternoda korupsi maka lengkaplah kisah buruk penyelenggaraan olahraga di Indonesia. Di atas segalanya, kondisi ini mempertegas buruknya investasi dan pembangunan olahraga di tanah air. Ketidakmerataan dan ketidaklengkapan sarana prasarana di satu sisi, serta program pembangunan setengah hati-karena selebihnya masuk kantong pribadi, di sisi lain.
