Namun semuanya hilang seketika saat krisis moneter 1998 menimpa Asia. Industri manufaktur terjerembab dan keuangan collapse.Banyak bank bangkrut karena perkembangan bank tak dijaga dengan baik. Berbanding terbalik dengan masa jaya, saat itu perekonomian Indonesia minus 14 persen.
Perekonomian Indonesia berangsur pulih seiring meningkatnya harga komoditas seperti batubara dan palm oil atau minyak sawit.Namun kealpaan membangun industri, membuat ketergantungan tinggi pada harga komoditas membuat ekonomi Indonesia pun naik turun.
Menurut Bambang saat ini industri manufaktur masih memiliki harapan. Jumlah tenaga kerja yang masih tersedia dalam jumlah yang cukup, ditambah lagi, prospek bonus demografi pada 2020-2030 membuat stok tenaga kerja produktif kian melimpah.
Kondisi ini berbeda dengan sejumlah negara maju seperti Jepang. Dengan tingkat pertumbuhan yang negatif (jumlah kematian lebih banyak dari kelahiran), membuat bonus demografi Indonesia benar-benar menjadi impian.
“Jepang menyembah-nyembah pengen seperti itu tapi gak bisa. Dewasa malas kawin, yang kawin malas punya anak. Gak ada bonus demografi di Jepang yang ada pertumbuhan negatif,”ungkap Bambang.
Dengan modal tersebut, maka Indonesia perlu membangun industri manufaktur dan jasa serta sektor pertanian sebagai penopang.
Lantas bagaimana menerjemahkan RPJP dan RPJM tersebut agar bisa dirasakan masyarakat? Menurut Bambang, Bappenas membuat RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahunan untuk menerjemahkan dimensi menengah tersebut menjadi pendek.
RPKP pemerintah 2017 yakni “memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antarwilayah.”
Mengajak Kompasianer untuk menaruh perhatian setalah kata “untuk”, Bambang menjabarkan sejumlah langkah konkret. Pertama,meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi sasaran pasti di antaranya dengan meningkatkan kesempatan kerja demi mengurangi pengangguran.
