Sengkarut Nikah Dini dan Jalan Panjang Menuju SDGs 2030

Karena itu BKKBN dan instansi terkait tidak bisa berjalan sendiri. Kerja sama lintas sektor (antara lain dengan instansi kesehatan, pendidikan dan ekonomi) dan multidisiplin (melibatkan para akademisi, LSM/NGO, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama) sangat penting.

Sumber gambar: http://www.kompasiana.com/sasgart/kata-jokowi-keluarga-itu-tiang-negara_55c46f69737e61410fd00ea4

Sejauh ini, berbagai program tengah digalakkan pemerintah untuk membereskan problem “infrastruktur” itu seperti pembangunan infrastruktur fisik termasuk sarana-prasara pendidikan, sentra-sentra ekonomi, dan stimulus melalu sejumlah kartu sakti seperti Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sehat.

Diharapkan aneka program tersebut perlahan tetapi pasti berujung kesejahteraaan sosial, ekonomi dan ketercukupan pendidikan sehingga perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat ikut berubah. Dalam konteks pembahasan ini, muara yang dituju adalah hilangnya subordinasi dan praktik-praktik berbahaya terhadap wanita dan anak-anak seperti fenomena kawin paksa dan nikah dini. Bila hal tersebut tercapai maka amanat Presiden Joko Widodo saat perayaan Harganas ke-23 di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 30 Juli lalu (Kompas,Minggu 31 Juli 2016, hal. 1) bakal terwujud.

“Jika keluarga bisa memupuk pola pikir dan perilaku yang produktif, kita akan bisa melahirkan generasi emas Indonesia, generasi pemenang, cerdas, kreatif, inovatif, produktif dan visioner.”

Twitter: Charlesemanueld

Facebook: Ale Theia