Mohon tunggu...
charissanaflah
charissanaflah Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahsiswa

seorang yang suka hal baru

Selanjutnya

Tutup

Ruang Kelas

Timbulnya Berbagai Spekulasi Masyarakat Indonesia terhadap Isu Perubahan Sistem Zonasi pada Kekuasaaan Pendidikan di Indonesia

3 Desember 2024   12:30 Diperbarui: 3 Desember 2024   12:38 29
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bagaimana spekulasi masyarakat terhadap sistem kekuasaan pendidikan terbaru? Apakah masyarakat memiliki respons serta hasil yang mereka harapkan? Pengelolaan program zonasi, diterapkan oleh Menteri Pendidikan Indonesia untuk mengurangi ketimpangan pemerolehan pendidikan yang memadai di beberapa wilayah, terutama wilayah tertinggal. Program ini ketika telah diimplementasikan serta diwujudkan memiliki beberapa kelemahan, tetapi juga menghadirkan peluang besar untuk memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh negeri.

Akhir-akhir ini, sedang ramai menjadi topik pembicaraan bahwa akan dihapuskannya program zonasi ini. Meskipun ada keprotesan, banyak warga juga melihat ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi semua siswa. Artikel ini akan membahas latar belakang isu zonasi, dampak positif dari penghapusan sistem tersebut, serta respons optimis masyarakat terhadap perubahan ini.

Program penerimaan siswa baru ini awalnya tercipta dan dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan tujuan memberikan peluang agar siswa secara adil menempuh pendidikan sesuai lokasi geografis lingkungannya. Dengan tujuan agar tak ada lagi sekolah-sekolah buangan dan juga sekolah favorit yang mana ke depannya akan membentuk suatu citra serta kesenjangan yang sangat signifikan.

 Program ini sangat membantu beberapa anak yang benar-benar memiliki kemampuan serta keperluan menempuh pendidikan dengan tidak terlalu jauh dari lingkungan tempat tinggalnya.

Banyak sekali tanggapan terhadap program ini, salah satunya adalah kritik dari masyarakat umum yang memiliki beragam spekulasi. Antara lain, keterbatasan pemilihan sekolah dalam penempuhan pendidikan. Sering kali, orang tua ingin mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di sekolah yang ia nilai berkualitas dalam segi sarana prasarana, kualitas pendidik, hingga lingkungan pertemanan yang berkelas. 

Namun, hal tersebut dibatasi oleh peraturan yang ada, yaitu sistem zonasi yang memerlukan siswa yang berada dekat dengan lingkup sekolah. Kritik kedua, yaitu ketidakadilan akses pemerolehan. Hal ini terjadi dilatarbelakangi oleh adanya beberapa sekolah yang memiliki kemajuan yang lebih jika dibanding oleh sekolah lain.

Sering kali berbicara mengenai dampak dari isu penghapusan sistem zonasi yang sedang ramai. Isu ini sangat diterima oleh masyarakat yang semakin bisa berharap bahwa Indonesia memerlukan kualitas serta standar dari dunia pendidikan. Masyarakat juga ikut bahagia serta sedih ketika mendengar isu ini. Dampak dari penghapusan sistem ini berupa, semakin meningkatnya aksesibilitas pendidikan di Indonesia. 

Hal ini menunjukkan bahwa siswa dengan kepandaian serta kecerdasan yang meskipun memiliki lingkup rumah dengan jarak yang jauh tetap bisa mendaftarkan diri untuk bersekolah di sekolah berkualitas namun memiliki jarak yang cukup jauh dengan sekolah tujuan.

Setelah terdapat isu penghapusan program sistem zonasi ini tentu saja memperoleh berbagai respons dari masyarakat. Contohnya orang tua lebih sering mencari tahu sekolah terbaik untuk anaknya dengan mudah. 

Dengan berbagai harapan, terutama agar anak mereka mendapatkan pendidikan terbaik dan juga memperoleh pendidikan yang sesuai harapan mereka, bukan hanya memperoleh sekolah dengan letak geografis dengan lingkungan tempat tinggal saja. Kemudian dampak yang terjadi lainnya tentu terlihat dari banyaknya aksi demonstrasi.

Perombakan sistem melalui pemerintah pusat sangat diperlukan jika terdapat banyak keluhan dari masyarakat. Tentunya jika hal ini terjadi akan muncul suatu tantangan tersendiri yang terjadi pada masyarakat maupun pemerintah dalam perwujudan perubahan nantinya. Tantangan terbesar tentunya di bidang ekonomi, perubahan sistem nantinya perlu mengedepankan aspek ekonomi suatu keluarga dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anaknya. 

Keadilan serta kepedulian terhadap siswa perlu sebagai dasar kebijakan baru. Hingga saat ini tak bisa dipungkiri masih banyak sekali praktik ilegal dalam penerimaan siswa baru di beberapa sekolah. Sistem seleksi yang ketat dan transparan sangat diperlukan dalam sistem seleksi ke depannya. Hal ini mampu mewujudkan lingkungan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan akreditasi sekolah.

Munculnya isu perubahan sistem seleksi penerimaan siswa di lingkup pendidikan sangat diterima dengan baik oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan banyak masyarakat yang kurang menyetujui regulasi sistem pendidikan yang lampau. Dari ketidakadilan hingga perbedaan status menjadi permasalahan utama sistem sebelumnya. 

Namun, isu perubahan sistem ini memerlukan perwujudan yang lebih adil dan rata dari pemerintah dalam pengaplikasian ke depannya. Tentu saja bukan hanya persiapan dari segi pemerintah dalam perwujudan perubahan sistem ini, namun dari pihak sekolah di Indonesia dan juga pihak siswa serta orang tua perlu adanya bimbingan serta pemahaman mengenai sistem baru nantinya. 

Artikel ini tercipta agar mampu menjadi gambaran spesifik untuk masyarakat mengenai isu perubahan sistem penerimaan siswa baru di lingkup pendidikan Indonesia. Menciptakan pemahaman serta langkah ke depannya guna mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan berkualitas.

mereka mendapatkan pendidikan terbaik dan sesuai dengan harapan mereka, bukan hanya memperoleh sekolah dengan letak geografis dekat lingkungan tempat tinggal saja. Dampak lainnya tentu terlihat dari banyaknya aksi demonstrasi, contohnya demo saat PPDB dilakukan setiap tahunnya oleh para orang tua siswa. 

Akhirnya, para orang tua secara aktif memerlukan pelaksanaan diskusi dengan keterlibatan perwakilan pemerintahan dalam konteks permasalahan sistem pendidikan saat ini. Mereka memprotes pemerintah agar mewujudkan sistem seleksi penerimaan siswa yang lebih inklusif dan memiliki nilai lebih.

Perombakan sistem melalui pemerintah pusat sangat diperlukan jika terdapat banyak sekali keluhan dari masyarakat. Tentunya, jika hal ini terjadi, akan muncul tantangan tersendiri bagi masyarakat maupun pemerintah dalam mewujudkan perubahan nantinya. Tantangan terbesar tentunya di bidang ekonomi, di mana perubahan sistem perlu mengedepankan aspek ekonomi suatu keluarga dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anaknya. 

Keadilan serta kepedulian terhadap siswa perlu menjadi dasar kebijakan baru. Hingga saat ini, tak bisa dipungkiri masih banyak praktek ilegal dalam penerimaan siswa baru di beberapa sekolah, yang mana hal ini telah melanggar peraturan hingga norma dalam dunia pendidikan Indonesia. 

Sistem seleksi yang ketat dan transparan sangat diperlukan dalam sistem seleksi ke depannya. Hal ini mampu mewujudkan lingkungan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan akreditasi sekolah. Tantangan lainnya yang perlu diperhatikan jika ada perubahan sistem penerimaan siswa adalah persediaan sarana dan prasarana yang lebih mumpuni. Hal ini diperlukan guna mewujudkan fasilitas siswa dalam menempuh pendidikan yang lengkap.

Munculnya isu perubahan sistem seleksi penerimaan siswa di lingkup pendidikan sangat diterima dengan baik oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang kurang menyetujui regulasi sistem pendidikan yang lampau. 

Dari ketidakadilan hingga perbedaan status menjadi permasalahan utama sistem sebelumnya. Namun, isu perubahan sistem ini memerlukan perwujudan yang lebih adil dan merata dari pemerintah dalam penerapannya ke depannya. Tentu saja, bukan hanya persiapan dari segi pemerintah dalam mewujudkan perubahan sistem ini, namun dari pihak sekolah di Indonesia, pihak siswa, serta orang tua juga perlu adanya bimbingan serta pemahaman mengenai sistem baru nantinya. 

Hal ini agar tidak ada kesalahpahaman serta rasa ketidakadilan. Artikel ini tercipta agar mampu menjadi gambaran spesifik untuk masyarakat mengenai isu perubahan sistem penerimaan siswa baru di lingkup pendidikan Indonesia. Menciptakan pemahaman serta langkah ke depannya guna mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih inklusif dan berkualitas.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ruang Kelas Selengkapnya
Lihat Ruang Kelas Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun