Sebagian besar orang punya permasalahan atau guna mencukupi kebutuhannya, atau dalam keadaan terdesak mengharuskan dirinya untuk berhutang. Hutang sendiri bertujuan agar tujuan kebutuhan apa yang manusia inginkan tercukupi dengan cara berhutang.
Sebenernya hal ini dialami tidak hanya orang yang kekurangan saja, namun bagi mereka yang tercukupi, namun masih menginginkan sesuatu agar apa yang diinginkan terwujud.
Hutang pribadi antar perorangan dengan hutang antara suami dengan isteri berbeda. Hutang pribadi berhubungan secara personal antara pribadi satu kesatuan orang dengan si pemberi hutang, sementara hutang antara suami isteri berhubungan dengan hubungan hukum keduanya.
Tak hanya itu saja, namun hubungan antara si pemberi hutang dengan si penerima hutang pun berbeda. Hutang suami isteri lebih menitik beratkan seberapa tanggung jawab melepaskan kewajibannya terjadap obyek hutang tersebut, dengan cara pengembalian hutang.
Namun terlebih dahulu perlu dicermati, bahwa dalam perkawinan ada namanya perjanjian perkawinan, diatur dan disepakati baik sebelum perkawinan (perjanjian pra nikah), maupun setelah terjadinya perkawinan (perjanjian pasca nikah).
Perjanjian itu meliputi tidak hanya hutang, namun juga berisi tentang perihal harta masing- masing atau harta bawaan dan harta yang diperoleh semasa perkawinan atau harta bersama.
Harta bawaan itu harta masing-masing suami isteri, yang diperoleh dan dibawa sebelum perkawinan terjadi. Sementara harta bersama harta yang diperoleh selama masa perkawinan.
Nah, dalam konsep kali ini, apabila posisinya dalam perkawinannya tidak diperjanjikan masalah harta masing-masing suami isteri, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, menyebutkan bahwa harta yang diperoleh oleh suami isteri selama masa perkawinan disebut harta bersama.
Ini mengartikan bahwa masing-masing pihak, baik suami atau isteri tidak ada namanya hutang, semisal suami hutang kepada isteri, dan si isteri hutang kepada suami.
Harta suami juga harta isteri, harta isteri juga harta suami, yang ada baik suami maupun isteri memiliki kewajiban mempergunakan harta bersama itu sebaik-baiknya dengan persetujuan masing-masing suami atau isteri.
Kondisi ini berbeda ketika dalam perkawinan, membuat perjanjian pra nikah, baik isteri maupun suami saling menyetujui dibuatnya perjanjian perihal pemisahan harta, baik harta bawaan maupun pemisahan harta bersama selama perkawinan, maka hutang antara suami isteri, selama pihak baik suami atau isteri berlaku.
Dalam pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan memberikan pembatasan, bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, dengan munculnya Putusan MK( Mahkamah Konstitusi ) Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan diubah menjadi:
“Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”
Maka perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan atau biasa disebut dengan perjanjian pasca nikah tetap sah dan mengikat bagi suami istri. Namun, implementasi dari perjanjian pasca nikah tersebut tidak berlaku surut.
Bahwa perjanjian berlaku untuk setelah perjanjian itu dibuat. Semisal ada permasalahan sebelum perjanjian itu dibuat, maka perjanjian pasca nikah ini tidak berlaku untuk peristiwa sebelum perjanjian ini dibuat.
Nah itu tadi analisa dan konsekuensi hutang antara suami isteri menurut kententuan hukum, jadi menurut saya suami isteri tidak ada istilah hutang, kecuali diperjanjikan dalam pernikahannya mengenai pemisahan harta masing-masing suami isteri.