Yth. Hakim MK: Hargai Suara Pemilih yang Gunakan Hati Nurani

Sengketa pemilu (PHPU Pilpres 2024 ) yang sedang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK) hampir memasuki fase penentuan hasil keputusan oleh para hakim yang terhormat. Para pihak yang bersengketa kini menunggu apakah keputusan MK nanti berpihak pada kelompoknya atau kelompok seberangnya. Lalu, kemudian akan memasuki babak baru atau kelanjutan dari proses demokrasi yang sedang bergulir di negeri ini.

Inti dari sengketa yang diperkarakan di meja MK yaitu terkait dengan dugaan adanya kecurangan dalam proses pemilu lalu. Namun, tulisan ini tidak bermaksud membahas soal kecurangan tersebut. Tulisan ini hendak melihat sisi lain dari perkara kecurangan yang dituduhkan berlangsung terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

Penulis berkeyakinan bahwa ada masyarakat Indonesia yang benar-benar memilih menggunakan hati nuraninya. Sengaja tulisan ini berprasangka baik pada masyarakat bangsa tercinta yang tulus mencintai negerinya saat mencoblos pilihannya. Dan penulis meyakini tak sedikit jumlahnya masyarakat yang termasuk bagian ini. 

Oleh karena keyakinan itulah maka tulisan ini hadir. Meski demikian, bukan berarti hendak menafikan dugaan adanya kecurangan seperti yang sedang disengketakan.

Pemilu Luber Jurdil  

Terselenggaranya pemilu yang baik disyaratkan pelaksanaannya taat azas, dimana pemilu Indonesia menetapkan pedomannya, yaitu LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, dan Jujur, serta Adil). Dalam penjabarannya, kata hati nurani ditautkan pada poin Langsung dan Bebas. Artinya, terdapat harapan yang besar bahwa pilihan yang dijatuhkan saat berada di bilik suara itu didasari oleh hati nurani yang telah berproses dengan baik, sehingga hasil pilihannya pun akan mencerminkan pelaksanaan hati nurani pula.

 

Asas langsung

Dalam pelaksanaannya rakyat memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati dan nurani, tanpa adanya perantara.

 

Asas Bebas

Asas bebas memastikan setiap warga negara memiliki hak kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun.

Dalam pelaksanaan pemilu, setiap warga negara akan dijamin keamanannya agar dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

 

Kehendak hati nurani ini merupakan amanat dari konstitusi yang mengatur pelaksanaan pemilu, diperuntukkan bagi pemilih dan tentu saja juga bagi pelaksana proses pemilihan. Bahkan, tidak berhenti pada konstitusi, para cerdik pandai pun juga berulang kali mengingatkan agar para pemilih menggunakan hati nuraninya saat hendak menentukan pilihannya. Demikian penting faktor hati nurani ini sehingga terus-menerus dan berulangkali diucapkan orang. Lagi-lagi disini kita perlu meyakini bahwa banyak pemilih yang telah menerapkan asas tersebut, kemudian memilih dengan berdasar hati nuraninya.

Terlepas andai pun misalnya benar terjadi kecurangan seperti yang disengketakan, tak menghilangkan fakta bahwa masih banyak warga bangsa ini yang masih memiliki hati nurani dan digunakan sepenuhnya saat menusuk di bilik suara. Mereka bisa dari pemilih paslon 01, 02, atau 03. Dan kita, termasuk para hakim MK juga perlu mengapresiasinya.

Seperti, misalnya, saat penulis mengobrol dengan seorang ibu yang lanjut usia. Beliau memperoleh informasi hanya dari layar televisi, karena beliau tidak memiliki ponsel. Dengan sudut pandang lugu khas orang desa yang memiliki kesederhanaan hidup, beliau menilai kelayakan calon pilihannya dari yang dsaksikan di forum debat di layar televisi. Menurutnya, si calon pilihannya memiliki kemampuan yang mewakili suara hatinya. Dan hebatnya, sama sekali beliau tidak memilih karena bansos atau money politik yang disodorkan oleh timses tertentu. Baginya, pemberian itu diterima ya karena diberi. Namun, tak mengikatnya untuk memilih pihak tertentu. Siapa yang dipilih menjadi rahasia pribadinya di bilik suara.

Menilik laku dan sikap tersebut di atas, kadang kita jadi berpikir, sebetulnya ada pihak-pihak tertentu yang berusaha merusak hati nurani bangsa kita dengan dalih kepentingannya pribadi, lalu 'menjual' para pemilik suara. Seperti dalam kasus pemberian money politic, banyak kita tahu bahwa oknum-oknum tertentu sengaja mengambil peruntungan dari keluguan masyarakat. Oknum tertentu kongkalikong dengan timses untuk memuluskan kepentingan mereka. Bukan rahasia lagi, faktanya banyak calon yang tertipu oleh makelar suara ini. Lagi-lagi penulis juga tidak menafikan adanya masyarakat yang mengharapkan pemberian money politic sebelum hari pencoblosan.

Pentinganya Hati Nurani

Lalu, apa pentingnya para hakim MK itu memperhatikan dan mengapresiasi para pemilih yang menggunakan hati nurani saat mencoblos pilihannya?

Sebelum menjawab, disini perlu dipertegas, bahwa suara rakyat yang memilih dengan hati nurani ini harus dilepaskan dari persengketaan yang berlangsung di gedung MK.

Jawabannya, pertama, yaitu agar tidak membuat kecewa. Seseorang yang menggunakan hati nurani memang dipenuhi oleh keikhlasan yang tinggi. Namun, apabila mereka dikhianati, maka akan berbalik menjadi kecewa, lalu bisa tidak peduli. Karena bagi mereka, ketika hati nurani sudah diletakkan pada level tertinggi dalam hidupnya, mereka berharap tak diragukan lagi keputusan atas pilihannya. Jadi, apa pun keputusan hakim kelak, harus dapat memilah mana yang termasuk bagian dari sengketa dan mana yang menjadi bagian dari hati nurani pemilih. Jangan gebyah uyah seolah suara yang telah diamanatkan menjadi "suara Tuhan dalam demokrasi" turut disengketakan.

Kedua, apresiasi bagi penjaga demokrasi. Sejauh perjalanan demokrasi di negeri ini, khususnya pemilu, perlu disadari bahwa masih banyak perilaku, tindakan, dan perbuatan kotor yang dipakai untuk memperoleh kemenangan, juga menitipkan kepentingan. Lagi-lagi disini penulis ingin menempatkan para pemilih yang menggunakan hati nuraninya adalah penjaga demokrasi yang sejati. Biarkan orang menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu tempatnya orang berkompromi untuk meraih keuntungan dan memuluskan kepentingan sempitnya. Namun, politik juga perlu mengedepankan hati nurani. Meski kesannya utopia, yakinlah bahwa hati nurani lah yang kelak akan menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kehancuran.

Ketiga, apabila hati nurani sudah tak dipakai lagi, maka tak ada gunanya kita berdemokrasi. Sebuah negara dan bangsa dibentuk karena masyarakat menghendaki adanya nilai-nilai yang mendasari peri kehidupannya. Dan sistem demokrasi dipilih karena memberi tempat pada nilai-nilai yang telah dipilih oleh para pendiri bangsa sebagai dasar terbentuknya sebuah negara dan bangsa. Nilai-nilai itu merupakan sari dari hati nurani yang terimplementasi dalam kehidupan masyarakatnya.

Ada pun di dalam pelaksanaan pemilu, nilai-nilai itu terwujud dalam azas yang bernama LUBER JURDIL. Apabila selama ini azas itu sekadar dipakai sebagai slogan semata, maka para hakim MK yang harus menjadi pelopor perubahan. Perubahan yang mungkin ditempuh, yaitu dengan cara membuat keputusan yang berdasar pada hati nurani. Dan tentu saja seperti di atas telah disebutkan, memilah suara pilihan yang berdasar hati nurani agar tidak ikut disengketakan.