Tren Terputusnya Hubungan Akademik antara Inggris dan Asia

Beberapa pakar dari lembaga pemikiran Inggris mengkritik pemerintah Partai Konservatif karena tidak memiliki "strategi Asia" yang jelas, sehingga membuat universitas Inggris bingung dan tidak tahu bagaimana menjaga dan mengembangkan hubungan kerja sama dengan lembaga pendidikan Asia. 

Misalnya, Peter Mathieson, Rektor Universitas Edinburgh (mantan Rektor Universitas Hong Kong), mengkritik proses persetujuan ATAS yang tidak hanya menyebabkan penundaan lama dalam kerja sama penelitian internasional tetapi juga menjadi penghalang bagi pengembangan universitas Inggris. 

Selain itu, James Wilsdon, seorang pakar kebijakan penelitian dari University College London, mengkritik tindakan Inggris yang memperketat kerja sama penelitian internasional dalam beberapa tahun terakhir sebagai langkah yang bertentangan dengan tujuan Inggris untuk menjadi "kekuatan super ilmiah" (science superpower).

Namun, menurut pendapat penulis, tren penyusutan ruang kerja sama akademik antara Inggris dan Asia yang disebabkan oleh peningkatan kontrol keamanan nasional pemerintah Inggris terhadap kerja sama internasional di universitas Inggris, dapat ditelusuri setidaknya hingga tahun 2021. 

Pada bulan Mei tahun itu, Kementerian Luar Negeri bersama dengan "Cabang Khusus" (Special Branch) intelijen kepolisian Inggris dan "Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai" (HMRC) pemerintah Inggris menyusun daftar para ilmuwan dari universitas Inggris yang diduga menyediakan informasi sensitif kepada Beijing dan mengekspor teknologi canggih secara ilegal. 

Lembaga yang diselidiki mencakup lebih dari 12 universitas terkemuka di Inggris, termasuk Oxford, Cambridge, Imperial College London, University of Manchester, University of Liverpool, dan Sheffield University. Hampir 200 ilmuwan dari universitas Inggris diselidiki, dan beberapa di antaranya ditangkap.

B. Brexit Menyulitkan Universitas Inggris

Setelah Brexit, universitas-universitas di Inggris kehilangan dana pendidikan dan penelitian dari Eropa. Oleh karena itu, universitas Inggris harus beralih untuk meningkatkan kerja sama pengembangan dengan universitas di negara-negara non-Uni Eropa, guna menggantikan pendapatan dan sumber daya yang hilang akibat Brexit serta mengisi kekosongan sumber daya.

Sebenarnya, Tiongkok, India, dan negara-negara Asia lainnya dapat menggantikan kerugian universitas Inggris dalam hal ini. Misalnya, pada tahun 2020, universitas Inggris menerima total 120.000 mahasiswa asal Asia, dengan total biaya kuliah lebih dari 2,1 miliar poundsterling. 

Dari total pendapatan biaya kuliah di universitas Inggris utama seperti Manchester, Imperial College London, Liverpool, dan Sheffield, sekitar 26% hingga 28% berasal dari mahasiswa Asia. 

Namun, menghadapi tekanan politik dan pengawasan dari pemerintah Inggris dan Amerika serta departemen intelijen keamanan kedua negara, beberapa universitas Inggris telah memilih untuk diam-diam menutup atau membatalkan pusat penelitian, proyek, dan perjanjian pertukaran kerja sama yang telah disepakati dengan lembaga Asia dalam dua tahun terakhir. Proyek-proyek yang terpengaruh melibatkan bidang-bidang sensitif atau teknologi dual-use sipil-militer.