Lebih jauh lagi, ketika pola sumber dana transaksi di luar negeri beralih dari uang tunai menjadi rekening perbankan dan kartu kredit, lembaga perpajakan dan pengawas transaksi keuangan memiliki lebih banyak data dalam menganalisis kewajaran dan kepatuhan keuangan di negara tersebut. Tindakan pencucian uang bermodus berbelanja di luar negeri berpeluang lebih besar untuk terdeteksi dengan migrasi valas tunai ke QRIS ini. Dengan demikian, anggota ASEAN dapat memaksimalkan pendapatan pajak yang digunakan untuk membangun infrastruktur dan mendanai kebutuhan lainnya demi memajukan perekonomian masyarakatnya.
Memaksimalkan pemanfaatan QRIS untuk kemajuan ekonomi ASEAN
Memastikan kesiapan anggota ASEAN yang saat ini belum menerapkan QRIS dengan segera penting untuk memaksimalkan manfaatnya dari sekarang. Di masing-masing negara, bank sentral perlu memastikan semua lembaga perbankan dan pengelola sistem pembayaran nonbank untuk turut berpartisipasi dengan mendukung scan QRIS. Pelaku usaha juga diajak memanfaatkan QRIS, di mana mereka yang selama ini menggunakan EDC dan akun virtual bank dapat mengandalkan kode QR dinamis serta penerima uang tunai kini menempatkan kode QR statis di tempat usahanya.
Seperti QRIS di Indonesia, QRIS antarnegara ini diharapkan dapat melakukan pengiriman dana. Tidak semua pembayaran terkait dengan berbelanja, bisa jadi berhubungan dengan jasa atau pengiriman dana dari keluarga di luar negeri. Penggunaan QRIS dapat menghemat biaya transfer daripada layanan sejenis MoneyGram, SWIFT, atau Western Union.
Membangun kemandirian teknologi perbankan di ASEAN
Setelah QRIS sukses diterapkan di seluruh negara anggota ASEAN dan melibatkan mayoritas pelaku usaha baik daring maupun luring, peluang ekonominya belum berakhir sampai di sana. Kemampuan tenaga ahli terbaik dan ketersediaan sumber daya dapat dimanfaatkan untuk menjadikan kita tidak hanya mandiri dari jaringan perbankan internasional dan bisa menerapkan konektivitas pembayaran secara regional, tetapi juga memiliki infrastruktur teknologi perbankan yang mandiri.
Penempatan perangkat server dan data center di luar kawasan, apalagi menyewa kepada pihak ketiga yang berada di luar kawasan, dapat dikurangi dengan memindahkannya ke negara anggota ASEAN. Pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras pendukung juga dapat mengandalkan tenaga ahli regional sehingga tidak perlu lagi membayar lisensi ke luar kawasan sekaligus mengurangi risiko serangan keamanan. Maklum, dalam beberapa tahun terakhir beberapa anggota kawasan menjadi sasaran kejahatan digital terkait perbankan.
Meningkatkan pengetahuan dan kehati-hatian pengguna
Pemerintah masing-masing anggota ASEAN melalui lembaga terkait seterusnya dapat memberikan imbauan, pendidikan, dan pelatihan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen untuk dapat memanfaatkan QRIS dengan baik. Konsumen dilatih untuk memastikan transaksinya aman, membayar kepada pihak yang tepat dengan tidak tertipu terhadap kode QRIS palsu, sampai tidak menyerahkan akses ke akun QRIS kepada pihak lain yang melakukan kejahatan siber. Pelaku usaha dibiasakan untuk selalu memeriksa riwayat transaksi, tidak langsung mempercayai bukti lunas yang diberikan oleh konsumen, menjaga perangkat dan akses akun tetap aman, serta mencegah risiko kejahatan oleh pegawai dengan menukar kode QRIS yang diserahkan kepada nasabah adalah miliknya dan bukan milik tempat kerjanya.
QRIS digunakan bersama di ASEAN membuka kesempatan bagi para anggota, termasuk Indonesia di dalamnya, untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi baik dari sisi perdagangan daring maupun luring melalui kedatangan para wisatawan. Seterusnya, menyediakan pengalaman pariwisata dan produk-produk berkualitas yang memenuhi kebutuhan serta selera pembeli penting agar kita tidak hanya menjadi pengguna dengan segala pengeluarannya, tetapi mendapatkan pemasukan lebih dari saudara kita di negara lain. Lebih baik lagi jika kita bisa mengajak negara lain untuk turut bergabung dan memperluas potensi yang ada.
