Kepala Staf Kepresidenan itu juga memberikan keyakinan bahwa TNI dapat diandalkan dalam konteks netralitas.
Terjadinya perilaku-perilaku menyimpang sebaiknya dilihat sebagai individu, bukan sebagai kebijakan dari atas ke bawah.
Moeldoko menekankan hati-hati dalam menilai perilaku yang menyimpang, baik di TNI maupun Polri, sebagai perilaku personal atau oknum, bukan sebagai kebijakan institusi.
Ia mengajak untuk tidak menyebut secara umum bahwa TNI atau Polri tidak netral, karena kebijakan dan pengendaliannya sudah jelas.
Moeldoko juga mengingatkan pentingnya melihat secara jernih dari tataran umum, menghindari subjektivitas yang dapat menyebabkan penilaian yang salah.
Ia kemudian mencontohkan mengenai praktik netralitas Pemerintah melalui pelayanan publik, di mana tidak ada pengesampingan terhadap kelompok manapun.
Ia menekankan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi telah membuktikan netralitasnya dalam memberikan pelayanan publik, tanpa membedakan kelompok atau calon tertentu.
Moeldoko menyarankan agar penilaian dilakukan secara jernih dan tidak terjebak dalam subjektivitas dalam menilai netralitas aparat.
