Kontroversi seputar netralitas aparat dalam konteks pemilu menjadi perhatian sebagian pihak, dengan munculnya petisi yang menyerukan pemakzulan Presiden Jokowi.
Lewat petisi yang melibatkan 100 tanda tangan, isu netralitas aparat kini menjadi perdebatan yang hangat.
Dalam masalah netralitas aparat ini, Moeldoko memberikan tanggapannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul.
Perhatian sebagian masyarakat terhadap kepemimpinan Pemerintah, khususnya Presiden Jokowi, menjadi sorotan dalam konteks penyelenggaraan pemilu demokratis.
Kontroversi pemakzulan ini bermula ketika sejumlah tokoh yang menyebut diri mereka sebagai Kelompok Petisi 100.
Mereka mengunjungi Menko Polhukam RI, Mahfud MD, untuk melaporkan dugaan kecurangan dalam Pemilu pada hari Selasa, 9 Januari 2024 yang lalu.
Menanggapi hal itu, Moeldoko menekankan pentingnya fokus pada pemilu tanpa terjebak dalam agenda yang dianggap tidak produktif, melansir dari YouTube KOMPASTV (15/1).
Terutama karena Presiden tengah menyelesaikan tugas-tugasnya yang tersisa dalam beberapa bulan terakhir.
Dalam konteks netralitas aparat, mantan panglima TNI itu menyoroti perubahan signifikan dalam kultur baru di jajaran TNI.
Ia meminta agar persoalan netralitas tidak selalu mengganggu konsentrasi TNI, dan menekankan bahwa TNI yang baik seharusnya tidak terus-menerus diganggu dengan isu tersebut.
