Public Private Partnership dan Manfaatnya

Public-Private Partnership ("PPP") atau kemitraan antara sektor publik dan swasta telah menjadi model kolaborasi yang semakin populer di Indonesia. Skema ini melibatkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan, pembiayaan, operasional, dan pengelolaan proyek-proyek infrastruktur serta sektor publik lainnya. 

Dalam rencana pembangunan dan pengembangan Ibukota Nusantara, kemitraan menggunakan skema PPP ini tentunya dapat menjadi pilihan, mengingat melakukan pembangunan kota apalagi nantinya akan menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia bukan merupakan perkara mudah. 

Pemerintah perlu mempertimbangkan Kerjasama dengan sector swasta untuk mendukung target-target pembangunan Ibukota Nusantara ("IKN"). Karenanya, mari kita pahami apa itu skema PPP dan manfaat yang dapat diperoleh melalui implementasinya.

PPP adalah bentuk kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta, di mana keduanya berkontribusi untuk menciptakan, membangun, dan mengelola suatu proyek atau layanan publik. 

Pemerintah menyediakan regulasi, kebijakan, dan dukungan finansial, sedangkan sektor swasta membawa pengetahuan teknis, sumber daya finansial, dan pengalaman dalam pengelolaan proyek.

Dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani dengan Makhtar Diop selaku Direktur International Finance Corporation (IFC), mengatakan: "saya menyampaikan dorongan agar IFC bisa menjadi katalisator bagi penerapan skema Public-Private-Partnership (PPP) di Indonesia" (instagram SriMulyani 17 Mei 2023).

Lebih lanjut, terkait skema PPP diatur pada Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha ("Perpres KPBU").

Manfaat Public-Private Partnership (PPP) bagi Indonesia

1. Peningkatan Akses Infrastruktur
Salah satu manfaat utama PPP adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi. Melalui PPP, pemerintah dapat mempercepat pembangunan proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan instalasi air bersih. 

Dengan keterlibatan sektor swasta, dana yang dibutuhkan dapat didapatkan lebih cepat dan proyek dapat segera direalisasikan, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Pengurangan Beban Fiskal
Implementasi PPP dapat membantu mengurangi beban fiskal pemerintah dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang mahal. Sebagai mitra, sektor swasta dapat memberikan pendanaan awal, mengelola proyek, dan mendapatkan pengembalian investasi melalui pendapatan jangka panjang. Ini mengurangi tekanan pada anggaran publik dan memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor lain yang membutuhkan perhatian.

3. Transfer Teknologi dan Pengetahuan
Keterlibatan sektor swasta dalam PPP membawa keuntungan berupa transfer teknologi dan pengetahuan. Perusahaan swasta sering kali memiliki akses ke teknologi terkini dan praktik terbaik yang dapat diterapkan dalam proyek-proyek di Indonesia. 

Dalam kerjasama dengan pemerintah, mereka dapat mentransfer teknologi, membangun kapasitas lokal, dan meningkatkan kualifikasi tenaga kerja, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

4. Efisiensi dan Inovasi
Sektor swasta dikenal karena efisiensi dan orientasi pada hasil. Dalam skema PPP, perusahaan swasta berbagi risiko dan tanggung jawab dengan pemerintah.

Akan tetapi beberapa hal perlu diperhatikan sebelum ikut terlibat dalam melaksanakan skema PPP untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Implementasi skema PPP memerlukan perhatian yang seksama dalam aspek hukum untuk memastikan kelancaran dan mencegah terjadinya perselisihan di masa depan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dari segi hukum dalam melaksanakan skema PPP di Indonesia:

1. Pengaturan Hukum yang Jelas
Diperlukan pengaturan hukum yang jelas dan terperinci untuk PPP. Pemerintah perlu memiliki kerangka hukum yang memadai, seperti undang-undang atau peraturan yang mengatur semua aspek PPP, termasuk proses tender, pengadaan, pembagian risiko, dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Keterlibatan hukum yang kuat akan membantu mencegah perselisihan dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat.

2. Penyusunan Kontrak yang Teliti
Penyusunan kontrak yang komprehensif dan teliti adalah langkah penting untuk mencegah perselisihan hukum. Kontrak harus mencakup semua aspek proyek, termasuk tujuan, kewajiban, hak, tanggung jawab, dan alokasi risiko antara pemerintah dan mitra swasta. Kontrak juga harus mempertimbangkan kemungkinan perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi proyek, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

3. Transparansi dan Akuntabilitas
Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan skema PPP sangat penting untuk mencegah terjadinya perselisihan. Pemerintah harus memberikan akses yang cukup kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memantau proses pengadaan, pemilihan mitra, dan pelaksanaan proyek. Pengungkapan informasi yang memadai akan meminimalkan risiko konflik kepentingan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses PPP.

4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Efektif
Dalam situasi di mana perselisihan hukum tidak dapat dihindari, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil harus disiapkan. Pemerintah dapat mempertimbangkan penggunaan arbitrase atau mekanisme penyelesaian sengketa lain yang diatur dalam kontrak. Pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat dapat membantu mengatasi perselisihan dengan cepat dan efisien, menghindari biaya dan waktu yang signifikan yang terkait dengan proses pengadilan.

5. Pengawasan yang Ketat
Pemerintah harus memiliki sistem pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrak dan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang ketat dapat membantu mengidentifikasi masalah potensial sebelum berkembang.

Skema PPP ini tentunya pun dapat bermanfaat signifikan bagi pengusaha di sektor swasta, partisipasi pengusaha di sektor swasta dalam skema PPP juga memberikan peluang besar untuk kemajuan perekonomian bisnis. Manfaat tersebut antara lain:

1. Peluang Bisnis dan Pasar yang Luas
Melalui skema PPP, pengusaha memiliki akses ke peluang bisnis yang luas dalam pengembangan infrastruktur dan sektor publik lainnya. Proyek-proyek PPP seringkali melibatkan investasi besar dalam pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan lain-lain. 

Keterlibatan pengusaha di sektor swasta memungkinkan mereka untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan pengoperasian proyek-proyek tersebut, yang pada gilirannya membuka peluang baru dan memperluas pasar untuk bisnis mereka.

2. Pendanaan dan Mitigasi Risiko
Partisipasi dalam skema PPP memungkinkan pengusaha untuk berbagi beban pendanaan dengan pemerintah. Skala besar proyek PPP seringkali membutuhkan investasi yang signifikan, yang dapat sulit diakses oleh pengusaha secara individu. 

Namun, melalui kemitraan dengan pemerintah, pengusaha dapat berkontribusi pada pendanaan proyek dengan membagi risiko dan tanggung jawab dengan pemerintah. Ini memungkinkan mereka untuk terlibat dalam proyek-proyek yang mungkin tidak dapat mereka lakukan secara independen.

3. Keuntungan Jangka Panjang
Melalui PPP, pengusaha dapat memperoleh keuntungan jangka panjang dari investasi mereka. Dalam skema ini, pengusaha seringkali memperoleh hak pengelolaan dan pendapatan dari proyek yang mereka bangun atau kelola. 

Misalnya, pengusaha dapat memperoleh pendapatan dari operasi jalan tol, pelabuhan, atau bandara yang mereka kelola dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan potensi pendapatan jangka panjang dan pengembalian investasi yang menarik bagi pengusaha.

4. Transfer Teknologi dan Pengetahuan
Keterlibatan pengusaha di sektor swasta dalam PPP juga membawa manfaat transfer teknologi dan pengetahuan. Pengusaha seringkali memiliki keahlian teknis dan pengetahuan dalam bidang tertentu. 

Melalui kemitraan dengan pemerintah, mereka dapat mentransfer teknologi dan pengetahuan terbaru kepada pemerintah dan mitra lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas lokal, tetapi juga memperkaya pengetahuan dan kemampuan pengusaha itu sendiri, membuka peluang baru untuk kolaborasi dan pertumbuhan di masa depan.

5. Reputasi dan Pengakuan
Partisipasi dalam proyek-proyek PPP yang penting dan signifikan memberikan pengusaha pengakuan dan reputasi yang lebih baik. Terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur yang berdampak besar pada masyarakat dan ekonomi memberikan pengakuan atas kompetensi dan kapabilitas pengusaha tersebut. Hal ini dapat membantu memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan kesempatan pengembangan bisnis.

Pengusaha di sektor swasta yang tertarik dapat ikut serta dalam skema PPP ini tentunya perlu memperhatikan kelengkapan segala aspek legalitas dan status usaha dan meyakinkan diri atas kemampuan pelaksanaan proyek nantinya. Seluruh aktivitas infrastruktur internal dan operasional harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan portofolio terpercaya perlu menjadi perhatian khusus Pengusaha untuk mempersiapkan diri terlibat pada skema PPP ini.

Ada beberapa industri yang cocok untuk skema Public-Private Partnership (PPP) di Indonesia. Berikut ini beberapa contoh industri yang sering terlibat dalam skema PPP:

1. Infrastruktur Transportasi: Industri ini mencakup pembangunan dan pengoperasian jalan tol, jembatan, pelabuhan, bandara, kereta api, dan transportasi umum lainnya. PPP dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi yang penting bagi pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

2. Energi: PPP dapat diterapkan dalam proyek pembangkit listrik, terutama yang berkaitan dengan energi terbarukan dan proyek infrastruktur yang terkait, seperti jaringan transmisi dan distribusi listrik. Kemitraan ini memungkinkan pengusaha swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan dan operasional proyek energi dengan dukungan pemerintah.

3. Air dan Sanitasi: PPP dapat digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan instalasi air bersih, sistem sanitasi, dan pengolahan limbah. Kemitraan ini membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, sambil memanfaatkan keahlian dan sumber daya swasta untuk pengelolaan yang efisien.

4. Kesehatan: PPP dapat diterapkan dalam pembangunan dan operasional rumah sakit, pusat kesehatan, dan layanan kesehatan lainnya. Kemitraan ini membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan memperkuat sistem kesehatan negara.

5. Pendidikan: PPP dapat digunakan dalam pembangunan dan pengoperasian sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya. Kemitraan ini membantu meningkatkan akses pendidikan berkualitas dan mendukung pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia.

6. Pariwisata: PPP dapat digunakan dalam pembangunan dan pengelolaan destinasi pariwisata, termasuk pengembangan hotel, resor, dan infrastruktur pendukung lainnya. Kemitraan ini membantu meningkatkan sektor pariwisata dan memperkuat daya tarik pariwisata Indonesia.

7. Lingkungan dan Kelestarian Alam: PPP dapat diterapkan dalam pengelolaan taman nasional, kawasan konservasi, dan proyek lingkungan lainnya. Kemitraan ini membantu menjaga keanekaragaman hayati dan lingkungan alam yang berharga, sambil memanfaatkan sumber daya swasta untuk pengelolaan yang berkelanjutan.

Pilihan industri yang cocok untuk skema PPP akan tergantung pada kebutuhan dan prioritas pembangunan negara serta potensi investasi yang tersedia.

Penulis:
Catherine L Ary, SST., M.H., CDMP
Founder PT EasyHelps Multi Solusindo -- Corporate Legal Secretary Company