Masalah semakin meruncing dan membuat geram masyarakat Bali, setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) No. 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).
Menurut beberapa kalangan, banyak dampak negatif yang timbul dengan adanya program Reklamasi Teluk Benoa tersebut, seperti:
- Mengganggu konsep Tri Hita Karana (harmonisnya hubungan baik sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan, Ida Sang Hyang Widi Wasa) yang dipegang teguh masyarakat Hindu Bali,
- Hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar yang mayoritas bekerja sebagai nelayan,
- Menimbulkan dampak abrasi pantai, dan lain-lain.
[caption caption="Bali Bergerak. Foto Dokpri."]
Oleh sebab itu, seperti yang tertulis di berbagai spanduk dan baliho menyatakan bahwa tuntutan masyarakat Bali adalah pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).
Sampai kapan tuntutan itu terlaksana? Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Dan masyarakat Bali pun akan tetap setia dan garang menunjukan taringnya sampai tuntutan itu ada digengamnya. Semoga.
Â
*) foto ilustrasi koleksi pribadi