[caption caption="Bali Bergerak. Foto Dokpri."][/caption]Hari ini, pertemuan saya dengan teman lama di wilayah Nusa Dua yang notabene saudara bupati salah satu Kabupaten di Bali berlangsung akrab. Kami banyak membicarakan masalah pertanian, kondisi pemerintahan, dan implementasi kebijakan publik yang dilakukan pemerintah.
Ya, pembicaraan itu memang sangat menarik setiap kami bisa bertatap muka. Masalah yang hangat tentang kondisi Bali pun menjadi pembicaraan yang selalu memberikan ruang untuk diperdebatkan.
Kami pun akhirnya mengakhiri pembicaraan karena kondisi cuaca sudah tidak mendukung, karena mendung mulai tebal. Pertanda hujan turun pun bakal terjadi. Untuk menghindari perjalanan yang menyulitkan, saya pun pamit untuk pulang sekitar pukul 14.00 WITA.
Sepanjang perjalanan pulang, saya dan istri pun banyak dikejutkan oleh kehadiran polisi dan pecalang (penjaga keamanan Bali) yang siap siaga di pinggir jalan. Rekayasa lalu lintas pun dibuat sedemikian rupa. Dari pertigaan Hotel Watermark Jimbaran, yang biasanya kami harus bergerak lurus dari arah Uluwatu terpaksa dibelokan ke arah by pass Ngurah Rai.
Saya sudah terbiasa keadaan seperti itu. Saya pikir, ada acara ngaben atau pembakaran mayat besar-besaran. Apalagi, jumlah polisi yang berjaga-jaga jumlahnya tidak seperti biasanya. Mendekati Bandara Ngurah Rai, kami dibuat penasaran karena ribuan orang dengan berpakaian adat membentangkan berbagai spanduk dan baliho menyemut di sekitaran Wantilan Pura di Kelan Tuban Badung.
[caption caption="Bali Bergerak. Foto Dokpri."]
“....tiga tahun kita dibohongi!”
Suara keras dari pengeras suara pun terdengar nyaring, sepertinya suara orang sedang berorasi di depan ribuan orang. Saya langsung paham bahwa sedang terjadi demo besar-besaran. Tidak salah lagi, hari ini merupakan demo besar-besaran menolak “Reklamasi Teluk Benoa” seperti yang tertulis dari bentangan spanduk dan baliho yang dipegang beberapa peserta demo dan yang terpasang di pingir jalan.
Seketika, saya memarkirkan sepeda motor yang hampir bersinggungan dengan truk Dinas Kebersihan. Serta, meninggalkan istri sementara waktu karena jiwa jurnalistik muncul secara tiba-tiba. Saya berlari cepat untuk mendapatkan gambar dan informasi yang valid.
[caption caption="Bali Bergerak. Foto Dokpri."]
[caption caption="Bali Bergerak. Foto Dokpri."]
Saya tidak peduli menjadi perhatian dan tatapan mata banyak orang, karena pemburu berita lainnya yang mengenakan kartu pers mayoritas berpakaian adat Bali yang mungkin sebelumnya sudah mengetahui agenda yang akan terjadi. Sementara saya belum tahu akan agenda tersebut dan hanya berkaos, celana jenis denim yang tanpa sadar dilipat ke atas mendekati betis dan bersandal jepit.
*****
“Ada gula ada semut.”
“Membangunkan Harimau Tidur!"
Sangat menarik jika kita cermati tentang dua peribahasa di atas tidak saling bertautan. Tetapi, jika berbicara info “hangat” tentang pulau Bali terkini mempunyai hubungan yang sangat erat. Hari ini, tanggal 28 Pebruari 2016 pun peristiwa Bali bergerak menolak tentang Reklamasi Teluk Benoa yang berkedok revitalisasi menyita perhatian publik.
Bali ibarat gula yang tiada habis untuk dinikmati. Penuh dengan rasa manis yang meninabobokan banyak orang. Sikap ramah tamah dan terbuka akan pendatang menjadi motif banyak investor untuk menanamkan bisnisnya di pulau Dewata. Dan, kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan yang menjadi incaran banyak investor kelas kakap.
Selama ini, masyarakat Bali terkesan terlelap dengan derasnya modernisasi dan majunya pariwisata yang menyilaukan mata. Ibarat kata, harimau masih tertidur nyenyak. Tetapi dengan adanya program Reklamasi Teluk Benoa yang berkedok revitalisasi membuat harimau yang sedang tidur seperti terusik. Masyarakat Bali pun sadar bahwa dampak yang luar biasa akan terjadi jika Reklamasi Teluk Benoa berkedok revitalisasi jadi dieksekusi.
Harimau pun akhirnya bangkit, mengaum dan memasang taringnya kuat-kuat siap memangsa siapa pun yang coba-coba mengganggu. Sudah puluhan kali masyarakat Bali melakukan demo untuk menolak adanya program tersebut. Menjelang Hari Raya Nyepi 9 Maret 2016, masyarakat Bali bergerak melawan kebijakan pemerintah yang belum menemui tingkat kepuasan masyarakat Bali.
Gerakan menolak Reklamasi Teluk Benoa pun diadakan secara serentak di 4 titik yang membuat kemacetan akut di kawasan By Pass Ngurah Rai. Media online lokal Bali pun melansir beritanya bahwa demo menolak Reklamasi Teluk Benoa dilakukan di titik-titik berikut, yaitu: 1) titik pertama, desa adat penolak reklamasi di denpasar dan sekitarnya, berkumpul di lapangan Serangan lalu menuju perempatan pesanggaran untuk memasang baliho; 2) Titik kedua, Desa Adat Canggu sampai Kedonganan melakukan aksi di Wantilan Pura Desa Adat Kelan, lalu memasang baliho; 3) Titik ketiga, Desa Adat Bualu dan Jimbaran berkumpul di lapangan Lagoon dan memasang baliho di pertigaan desa dan 4) titik keempat, Desa Adat Tanjung Benoa dan Serangan akan membuat demo di Teluk Benoa.
[caption caption="Bali Bergerak. Dokpri."]
Masalah Reklamasi Teluk Benoa timbul sekitar 3 tahun yang lalu, yaitu: setelah terkuaknya SK Gubernur Bali Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan Pengembangan dan Pengelolaan Teluk Benoa yang melabrak beberapa peraturan.
Menurut berita Bali Post yang terbit tanggal 18 Agustus 2013, dinyatakan bahwa ada beberapa peraturan yang dilabrak, di antaranya:
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) yang menegaskan dalam pasal 55 ayat (5) huruf a dan b, bahwa perairan Teluk Benoa dan Pulau Pudut adalah kawasan konservasi,
- UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang telah diuji di MK dan putusan MK mencabut seluruh pasal terkait hal pengusahaan perairan pesisir (HP3),
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dalam pasal 2 ayat (3) menyebutkan reklamasi tidak dapat dilakukan di kawasan konservasi dan alur laut,
- Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRWP) Bali, dan
- UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Masalah semakin meruncing dan membuat geram masyarakat Bali, setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) No. 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).
Menurut beberapa kalangan, banyak dampak negatif yang timbul dengan adanya program Reklamasi Teluk Benoa tersebut, seperti:
- Mengganggu konsep Tri Hita Karana (harmonisnya hubungan baik sesama manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhan, Ida Sang Hyang Widi Wasa) yang dipegang teguh masyarakat Hindu Bali,
- Hilangnya mata pencaharian masyarakat sekitar yang mayoritas bekerja sebagai nelayan,
- Menimbulkan dampak abrasi pantai, dan lain-lain.
[caption caption="Bali Bergerak. Foto Dokpri."]
Oleh sebab itu, seperti yang tertulis di berbagai spanduk dan baliho menyatakan bahwa tuntutan masyarakat Bali adalah pencabutan Peraturan Presiden (Perpres) No. 51 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).
Sampai kapan tuntutan itu terlaksana? Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Dan masyarakat Bali pun akan tetap setia dan garang menunjukan taringnya sampai tuntutan itu ada digengamnya. Semoga.
*) foto ilustrasi koleksi pribadi