KRL Tetap Beroprasi, Kepala Daerah Bisa Apa?

Secara umum, tactical urbanism merupakan penyediaan intervensi ruang untuk merubah perilaku manusia dengan cara yang singkat dan berdampak sebelum perbaikan permanen dilakukan. Di luar negeri, tactical urbanism sudah lazim dilakukan di jalan-jalan besar, utamanya untuk memberikan ruang lebih banyak kepada pejalan kaki. Ambil contoh di Sao Paolo, Brazil, hanya dengan mengecat jalan dan penempatan pot bunga, pejalan kaki dapat menyebrang jalan dengan lebih aman:

sumber: https://globaldesigningcities.org/2018/01/26/people-participation-and-pop-ups/

Jika menurut anda mengecat jalan masih terlalu sulit untuk dilakukan, dengan peletakkan cone ataupun pagar pada ruang-ruang jalan tertentu pun juga telah membantu memberikan ruang lebih lebar dan aman kepada pejalan kaki:

sumber: https://hazlitt.net/feature/sidewalk-grows-hamilton

sumber: burnabynow.com | Contoh pelebaran ruang berjalan kaki di Montreal, Canada

Melihat potensi besar dari tactical urbanism, pemerintah kota di beberapa negara turut mengimplementasikan metode ini di saat krisis corona. Ambil contoh Pemerintah Kota Berlington, Amerika Serikat. Pemerintah setempat memberlakukan serangkaian insiatif bernama "Shared Street for Social Distancing" [5], diantaranya:

1. Menetapkan beberapa ruas jalan hanya boleh dilalui oleh lalu lintas lokal (kendaraan dari luar tidak boleh melintas)

2. Menetapkan jalan dengan status Shared Street (pengendaraa harus melaju dengan kecepatan yang sangat pelan)

3. Pelarangan parkir kendaraan di jalan untuk memperlebar ruang berjalan kaki dan bersepeda yang dilakukan dengan tactical urbanism

Inisiasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam peta lokasional yang menunjukkan lokasi ruas-ruas jalan yang akan diberlakukan intervensi taktis:

sumber: https://www.burlingtonvt.gov/sites/default/files/Social%20Distancing%20Shared%20Streets%20-%20Downtown%204.9.20.pdf

KRL tetap beroperasi bukan berarti pemerintah daerah lepas tangan begitu saja, selain bantuan sosial kepada masyarakat terdampak, pemerintah daerah juga bisa melakukan intervensi fisik di lapangan. Tidak hanya TNI dan Polri, tetapi institusi pemerintah daerah seperti Dinas Perhubungan ataupun Dinas Bina Marga bisa turut ambil bagian dalam memastikan physical distancing ketika berjalan kaki.

Sumber:

[1] CNBC Indonesia (2020, 17 April). Resmi! Kemenhub Tolak Hentikan Operasional KRL Jabodetabek. Dikutip 19 April 2020 dari: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200417192707-4-152805/resmi-kemenhub-tolak-hentikan-operasional-krl-jabodetabek

[2] CNBC Indonesia (2020, 8 April). Catat! Ini 8 Sektor yang Diizinkan Anies Beroperasi Saat PSBB. Dikutip 19 April 2020 dari: https://www.cnbcindonesia.com/news/20200408102241-4-150513/catat-ini-8-sektor-yang-diizinkan-anies-beroperasi-saat-psbb