Peran Politik dalam Menanggapi Hoaks dan Desinformasi pada Era Digital

3. Regulasi yang Lebih Ketat, Perlunya regulasi yang lebih ketat juga diakui sebagai strategi penting untuk mengendalikan penyebaran hoaks dan desinformasi. Regulasi yang tepat dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi yang akurat dan membatasi penyebaran hoaks dan desinformasi. Regulasi ini melibatkan implementasi undang- undang yang mengatur tentang hoaks dan desinformasi, serta sanksi yang tegas terhadap pelaku penyebar hoaks dan desinformasi.

Dengan implementasi strategi-strategi ini secara komprehensif, diharapkan dapat mengurangi penyebaran hoaks dan desinformasi, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang informasi yang akurat, dan melindungi integritas informasi dalam konteks demokrasi. 

Referensi 

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. Journal of Economic Perspectives, 31(2), 211-236. 

Lupton, D. (2019). Hoax, Fake News and Disinformation: Definitions and Concepts. In A. Poell, D. Nieborg, & M. van Dijck (Eds.), The Sage Handbook of Social Media (hal. 121-136). Sage Publications.

Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). The Implied Truth Effect: Attaching Warnings to a Subset of Fake News Stories Increases Perceived Accuracy of Stories Without Warnings. Management Science, 65(11), 5013-5030. 

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making. Council of Europe. 

Yudhoyono, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Hoaks dan Disinformasi. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(1), 161-174.