Saham Freeport Indonesia, Gejolak Papua dan Kemarahan Pemerintah Amerika

Keberanian Presiden Joko Widodo untuk mengambil-alih saham Freeport Indonesia bukan langkah yang mudah dilakukan. Beralih saham pemerintah Amerika Serikat (AS) ke Indonesia tersebut, sebenarnya memicu reaksi kekecewaan dan kemarahan AS terhadap Jokowi.

Dilansir Banjarmasinpost.co.id (22/12/2018). PT Freeport Indonesia adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.. PT Freeport Indonesia menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi Tembagapura,

Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia.

Guru Besar Falkutas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengungkapkan, tentang keberanian Jokowi terhadap pengambilalihan kepemilikan saham Freeport Indonesia bukan tindakan mudah, Rhenald menerangkan, hal ini sudah pernah dicoba pemimpin sebelumnya namun tidak membuahkan hasil akibat tidak ada ketegasan sikap untuk Freeport Indonesia.

Rhenald menjelaskan ketika Jokowi mengeksekusi rencana saham Freeport. Sejak itu pemerintah pusat terus digoyang dan bahkan AS sempat mengirim pasukan merapat ke Australia. Renald memaklumi aksi yang dilakukan pemerintah AS merupakan bentuk psy war dalam mengawali kepentingannya.

Sementara itu di Papua, gejolak yang makin meningkat dengan peristiwa penembakan warga sipil di propinsi tersebut mulai sering terjadi setelah negosiasi peralihan saham mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Guru Besar Falkutas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia Rhenald Kasali juga mengatakan, bahwa PT Freeport Indonesia bukan milik Indonesia, sebab perusahaan tersebut dibawa oleh asing ke tanah Indonesia untuk mengelola sumber daya berbentuk kekayaan alam. Sehingga, menurut Rhenald jika pemerintah Indonesia ingin mengambil alih secara paksa, maka kemungkinan besar aset miliknya akan dibawa keluar.

Penjelasan Rhenald lebih lengkap terkait alih teknologi dan peralatan untuk mengelola sumber daya tembaga, emas dan perak, karena pihak kita masih menggunakan cara konvensional. Sehingga harus membayar kompensasi.

Penutup

Sebelumnya kabar tentang rencana pemerintah Indonesia di era Jokowi yang akan mengeksekusi saham PT Freeport Indonesia, membuat pemerintah dapat menggunakan langkah yang tepat untuk membiayai pengambilalihan saham tersebut.

" Kebutuhan untuk membeli 51 persen saham Freeport Indonesia butuh dana yang besar dalam mata uang dollar AS, yakni sebesar 3,85 miliar dollar AS atau setara Rp 55,44 triliun. Kita tidak mau cadangan dollar kita tergerus lagi. Nilai rupiah bisa tertekan lagi kalau diambil dari lokal.