Penghapusan pajak kendaraan bermotor mendapat banyak tanggapan dari partai politik serta DPRD DKI Jakarta. Mulai dari yang pro dan kontra, sejumlah alasan dikemukakan oleh berbagai pihak dalam memberi tanggapan atas usulan tersebut.
Ketua Fraksi partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menyebutkan, janji yang disampaikan oleh PKS untuk menghapus pajak kendaraan bermotor jika menang pemilu 2019 merupakan hal yang ngawur.
Menurut politisi Nasdem, Bestari saat menyebutkan usulan penghapusan pajak kendaraan bermotor tersebut ngawur karena negara masih bergantung kepada pajak masyarakat. Sedangkan tiap-tiap daerah di Indonesia yang masih melakukan pembangunan, maka hal tersebut akan membuat pemerintah semakin terbatas.
"Ngawur. Jadi gini, kalau ditataran wacana, ngomong apapun bisa. Daerah itu sangat bergantung pada pajak, karena subsidi dari pusat itu sangat terbatas, jadi kalo hanya untuk menang kampanye dan membuat program yang akan ditolak oleh daerah, itu namanya ngawur," ungkap Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/11/2018).
Bestari malah mempertanyakan keinginan PKS hanya menjanjikan pembebasan pajak kendaraan bermotor, menurutnya kenapa tidak sekalian dengan PBB juga ?
Sementara itu, Politisi Demokrat di DPRD DKI Jakarta Santoso, melihat janji penghapusan pajak motor yang dikatakan politisi PKS merupakan pernyataan yang tidak masuk akal.
Santoso menilai penghapusan pajak motor merupakan suatu tindakan yang irasional untuk diimplementasikan di Indonesia. Terlebih, pajak merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah (PAD) terbesar.
"Begini ya, please jangan memberikan janji politik kosong," tegas Santoso saat dikonfirmasi, Senin (26/11).
Santoso menyebutkan bahwa tidak mungkin seseorang memiliki kendaraan namun tidak membayar pajak, ia berharap seharusnya parpol memiliki etika dalam melakukan kampanye dan jangan menjanjikan sesuatu yang tidak mungkin.
Sebuah usulan atau janji yang dikatakan para politisi memang unik dan menurut saya bisa menjadi hal yang aneh. Bagi orang yang mengerti tentang ilmu komunikasi, khususnya dalam pileg 2019 nanti, janji manis yang di ucapkan beberapa politisi yang tidak masuk akal, barangkali bisa di saring dengan akal sehat. Tapi hal ini belum tentu dapat di cerna oleh masyarakat kita.
Tanpa bermaksud merendahkan atau meremehkan pemahaman secara umum, saya sangat ragu jika semua masyarakat bisa memilah dan memilih mana janji yang masuk akal atau sekedar untuk menarik suara ke suatu partai politik tertentu. Sebab bagi sebagian masyarakat, bukan suatu yang tidak mungkin jika mereka selalu membenarkan apa yang di katakan politisi ketika memberi penyataan.
