Dana Kelurahan Muncul di Tahun Politik, Ada Masalah?

Tradisi Presiden Jokowi yang blusukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, mulai dari tingkat paling bawah hingga yang lebih tinggi, memiliki tujuan untuk memetakan permasalahan yang sering tidak sampai kepada pemerintah pusat. Dengan cara menjumpai langsung, ada banyak usulan dan masalah yang sebelumnya tidak diketahui, dapat menjadi masukan yang mungkin dipertimbangkan baik buruknya.

Seperti misalnya dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) yang dilakukan di Istana Bogor, 23 Juli 2018 yang lalu, mengungkap banyak usulan dan juga permasalahan yang jarang terekpos di media. Sejumlah masalah yang menjadi pokok pembicaraan yang mengemukakan, dan menjadi perhatian Jokowi.

Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang sekaligus kader PAN menyebutkan, dirinya bersama Wali Kota Jambi, Syarif Fasha mendapat kepercayaan menjadi juru bicara untuk mewakili Apeksi dalam pertemuan bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor.

Dalam pertemuan tersebut, Bima yang merangkum sejumlah pokok permasalahan yang menjadi kendala Apeksi, juga menjelaskan kepada Jokowi, tentang kebutuhan daerah perkotaan yang berhubungan dengan bantuan dana terkait pengelolaan sekolah, pengangkat guru honorer K2 dan lainnya. Sehingga tercetus tentang dana untuk kelurahan.

Dengan melihat kesuksesan dana desa yang sudah diluncurkan sebelumnya, Wali Kota yang hadir saat itu, mengharapkan, bahwa bantuan pemerintah pusar tidak hanya untuk desa saja, karena wilayah perkotaan yang tidak memiliki desa, juga menghadapi persoalan yang sama rumitnya.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi sendiri hanya menanyakan tentang belum adanya anggaran khusus untuk kelurahan pada wali kota, dan serentak di jawab belum oleh peserta yang hadir saat itu. Menurut Jokowi, masalah ini akan di kaji dan di koordinasi.

Jika rencana berjalan sesuai jadwal, dana kelurahan mulai efektif di tahun 2019 akan cair 3 triliun pada APBN 2019.

Mengutip laman Sekretariat Negara di setkab.go.id menjelaskan, dana kelurahan merupakan anggaran yang dialokasikan khusus untuk kelurahan dan besarnya berbeda dengan dana desa.

Namun dalam prinsipnya, dana kelurahan dan dana desa, bertujuan untuk mempercepat dan sekaligus mendukung pembangunan, melalui perekonomian rakyat serta masyarakat di lokasi tersebut. Program dana desa sendiri sudah berjalan di tahun 2015 lalu.

Payung Hukum Dana Kelurahan

Menanggapi komentar beberapa kalangan tentang belum tersedianya payung hukum untuk dana kelurahan yang akan berjalan tahun 2019 nanti. Ketua Badan Anggaran DPR, Aziz Syamsuddin menjelaskan, dana kelurahan sudah memiliki payung hukum yang menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Pasal 230 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.