Prabowo Subianto menghadiri Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dan memberi pidato ekonomi kebodohan di Pondok Gede, Jakarta pada Kamis, 11 Oktober 2018 lalu.
Prabowo dalam pidato tersebut menjelaskan, sistem ekonomi di Indonesia saat ini tidak berjalan dengan benar, dan juga menilai sistem ekonomi sudah lebih parah dari paham neoliberalisme yang dianut oleh Amerika Serikat. Sebab, kata dia, angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi. Bahkan, ia menyebut Indonesia tengah mempraktikkan sistem ekonomi kebodohan.
Beberapa indikator yang menjadi landasan Prabowo saat mengungkapkan pidato Ekonomi Kebodohan tersebut, diantaranya :
1. Indonesia kehilangan kekayaan senilai 300 milyar dollar AS
2. Fenomena kurang gizi
3. Sumber daya alam dikuasai swasta
4. Kekayaan nasional 45 persen dikuasai oleh 1 persen masyarakat.
1. Indonesia kehilangan kekayaan
Dalam pidato di Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Kamis (11/10/2018) itu, Prabowo menyebut, indikator pertama bahwa Indonesia sedang menjalankan ekonomi kebodohan adalah sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia yang hilang dan dinikmati asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat.
Jika kita membuka kembali catatan tentang indikator tahun yang di sebutkan Prabowo, mungkin sejumlah fakta yang justru berlainan akan terungkap dalam pidato tersebut. Kurang lebih dari tahun 1997 hingga 2014 merupakan masa pemerintahan dari Suharto, BJ Habibie, Gusdus, Megawati dan SBY, benar ga menurut Anda ?
Jika kita membagi berdasarkan tahun jabatan Presiden seperti yang diungkapkan Prabowo, artinya Suharto memimpin 1 tahun, Habibie memimpin 2 tahun, Dusdur dua setengah tahun, Megawati 2 setengah tahun dan terakhir SBY memimpin Indonesia selama 10 tahun.
Jadi pidato Prabowo Subianto dalam mengkritik Presiden Jokowi tidak berdasar, jika menggunakan data yang disebutkan tadi. Jokowi mulai secara resmi menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia adalah tanggal 20 Oktober 2014 bersama wakilnya Jusuf Kalla.
Jika kita mengasumsikan dari tahun awal Jokowi menjabat Presiden Republik Indonesia, apakah sedemikian cepat roda pemerintahan dapat berjalan dengan keputusan dan kebijakannya sebelum meninggalkan tahun 2014 masuk ke 2015. Rasanya sulit dibayangkan dengan 4 bulan sebelum ke tahun 2015, jumlah kekayaan Indonesia hilang dan dinikmati asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat.
Menurut dugaan saya, data yang diterima Prabowo oleh narasumbernya tidak valid atau sudah usang, yang justru lebih tepat jika dikatakan melakukan kritik pada SBY. Jika berdasarkan periode tahun yang disebutkan, artinya SBY selama 10 tahun paling banyak menjalankan roda pemerintahan, betul ga ?
2. Fenomena kurang gizi
Mengutip data Bank Dunia, Prabowo menyebut bahwa 1 dari 3 anak Indonesia berusia di bawah lima tahun mengalami stunting atau pertumbuhan yang tidak sempurna.
Mengutip sumber dari Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika menjelaskan, Presiden Jokowi bersama Jusuf Kalla sejak memulai roda pemerintahan tahun 2015, sudah mengambil langkah strategis dalam meningkatkan kesehatan warganya. Beberapa langkah konkrit yang telah diambil oleh Jokowi dalam bidang kesehatan, diantaranya adalah meningkatkan anggaran kesehatan menjadi lebih besar sebanyak 5% dari APBN jika dibandingkan anggaran periode Presiden sebelumnya di kisaran 3,5%.
3. Sumber daya alam dikuasai swasta
Indikator lain menjadi landasan Prabowo saat mengungkapkan pidato Ekonomi Kebodohan tentang sumber daya alam dikuasai swasta dan tidak dinikmati masyarakat.
A. Erani Yustika menjelaskan, informasi itu betul namun terjadi akibat kebijakan yang diambil sejak akhir 1960-an sampai 2014. Dalam kebijakan Presiden Jokowi, justru tidak memberi konsesi lahan lagi untuk korporasi.
4. Kekayaan nasional 45 persen dikuasai oleh 1 persen masyarakat
Indikator lain menjadi landasan Prabowo saat mengungkapkan pidato Ekonomi Kebodohan tentang kekayaan nasional sebesar 45% dikuasai oleh 1 % masyarakat.
Berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Prabowo juga menyebutkan 82 persen luas tanah di Indonesia, dikuasai 1 % masyarakat.
Pada masa pemerintahan Jokowi-Kalla, sebut Erani, rasio terus menurun. Menurut dia, data itu menunjukkan upaya pemerintah cukup efektif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi itu.
Beberapa hal yang menurut pendapat saya tentang data yang menjadi landasan ekonomi kebodohan yang ingin dikritik Prabowo Subianto kepada Presiden Joko Widodo, di duga masih menggunakan data yang usang dan juga tidak tepat untuk di lempar sebagai kritikan pada Jokowi.Â
Saya kira untuk menjelaskan hal ini, SBY adalah Presiden yang paling lama menjabat, jika menggunakan periode tahun yang paling lama disebutkan. Lebih dari itu, selama masa periode tahun yang disebutkan juga, adalah masa Jokowi awal awal menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H