Peran Kebijakan Pemerintah
- Kebijakan Fiskal, salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendorong penciptaan tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan adalah subsidi dan insentif. Subsidi tenaga kerja adalah bantuan finansial yang diberikan kepada pemerintah kepada perusahaan atau lembaga untuk meningkatkan intensitas tenaga kerja, selain itu ada insentif pajak yang merujuk pada ketentuan khusus dalam regulasi perpajakan yang menghasilkan pengurangan jumlah pajak yang wajib disalurkan kepada negara. Lebih jelasnya, insentif pajak membantu perusahaan membayar pajak dalam jumlah yang lebih sedikit, sehingga perusahaan memiliki lebih banyak modal untuk digunakan dalam operasional. Biaya yang lebih rendah memungkinkan perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak karyawan tanpa harus menaikkan harga produk atau jasa.
- Kebijakan Moneter, kebijakan moneter (ekspansif) mengatur pengeluaran masyarakat melalui penawaran uang dan suku bunga. Untuk mengatasi dan mengurangi pengangguran bank sentral menerapkan kebijakan ini dengan cara menurunkan suka bunga untuk mendorong sektor swasta dan meningkatkan jumlah uang beredar, bank sentral dapat mencetak uang tambahan atau melakukan pembelian aset seperti obligasi pemerintah. Selain itu kebijakan moneter dapat meningkatkan likuiditas pasar melalui operasi pasar terbuka (OPT) untuk mempermudah akses bagi bank untuk memberikan pinjaman kepada sektor riil.
Selain dua kebijakan diatas pemerintah juga menerapkan beberapa kebijakan dan strategi lainnya seperti memberikan dukungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), reformasi Pendidikan, pembangunan dan pembaharuan wilayah-wilayah khususnya di wilayah terpencil, menyederhanakan perizinan agar tidak menghambat investasi, program magang, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan program transmigrasi.
Lalu apakah masyarakat juga ikut berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dan menjaga kestabilan ekonomi di Indonesia? jawabannya ya, masyarakat berperan aktif dalam menciptakan peluang ekonomi melalui kegiatan kewirausahaan, tidak hanya membuka lapangan kerja secara individu tetapi juga untuk orang lain yang membutuhkan pekerjaan, masyarakat juga dapat meningkatkan keterampilan melalui pelatihan atau pendidikan vokasi agar lebih siap bersaing di pasar kerja. Selain itu, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam membangun jaringan kerja yang saling menguntungkan, seperti melalui komunitas profesional atau usaha kolektif.
Stabilitas ekonomi mengacu pada kondisi dimana perekonomian suatu negara dalam keadaan seimbang yang relatif stabil dalam kurun waktu tertentu (Mutmainnah, 2024). Menurut penilaian sejumlah rating Lembaga Internasional, ketahanan ekonomi Indonesia masih tetap terjaga dan didukung oleh ekonomi yang stabil, yang artinya penilaian tersebut positif. Sektor riil juga menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan.
Tidak hanya tingkat pengangguran yang memengaruhi stabilitas ekonomi tetapi juga banyak faktor lainnya. Dalam skala ekonomi makro diantaranya adalah inflasi, Tingkat inflasi yang stabil dan terkendali akan meciptakan stabilitas harga dan kepercayaan pasar, sebaliknya apabila tingkat inflasi ekstrem, baik terlalu tinggi atau terlalu rendah akan berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi. Faktor lainnya adalah pertumbuhan ekonomi yang seimbang, tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. Kekuatan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing (Valuta) merupakan salah satu indeks stabilitas ekonomi, fluktuasi yang signifikan dalam nilai tukar dapat mempengaruhi kinerja sektor ekspor dan impor, serta menciptakan kondisi perekonomian yang stabil secara menyeluruh. Â Keseimbangan antara nilai ekspor dan impor sebagaimana yang termuat dalam neraca pembayaran juga dapat dijadikan sebagai alat ukur stabilitas ekonomi, ekspor yang lebih tinggi daripada impor menciptakan surplus yang positif dan menguntungkan perekonomian.
Pengangguran merupakan permasalahan yang terus menumpuk dan membutuhkan solusi yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang tinggi tidak memungkinkan masyarakat mencapai penggunaan tenaga kerja yang terindikasi penuh, hal ini dapat diamati dari konsekuensi buruk karakteristik ekonomi yang disebabkan oleh masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Permasalahan pengangguran bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Pengangguran telah menyebabkan dampak negatif terhadap perekonomian khususnya kestabilan ekonomi, mengingat pentingnya masalah ini, pemerintah dan masyarakat harus secara aktif terlibat dalam upaya mengatasi masalah pengangguran dan menjaga ekonomi tetap stabil.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H