Pemerintah telah resmi memutuskan pembebasan pajak penghasilan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mengesahkan undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau disingkat UU HPP pada rapat paripurna DPR RI, Kamis, (6/10/2021).
Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM yang yang semula sebesar 0,5 persen dihitung dari total omset per tahun, kini pemerintah telah melakukan Harmonisasi Peraturan Perpajakan, sehingga UMKM dibebaskan dari kewajiban tersebut.
Pajak UMKM hanya menyasar usaha yang berpenghasilan diatas 500 juta rupiah saja. Sedangkan perhitungan pajaknya baru dihitung pada bulan ke-6 hingga akhir sebagai Penghasilan Kena Pajak (PKP) Artinya 5 bulan pertama UMKM tidak perlu membayar pajak pajak atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Pengamat ekonomi menilai kebijakan pembebasan pajak UMKM yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dirasakan sangat tepat. Karena dalam kondisi pandemi Covid-19 ini banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan memenuhi kewajibannya akibat penurunan usaha.
Namun bagaimana cara menghitung pajak UMKM berdasarkan UU HPP? Berikut contohnya.
1. UMKM dengan penghasilan Rp 35 juta per bulan, perhitungannya sebagai berikut:
Penghasilan bruto 12 bulan. Misalnya sebuah usaha memiliki pendapatan setiap bulan Rp35 juta, maka: Rp 35 juta 12 (bulan) = Rp 420 juta per tahun.
Karena penghasilan UMKM tersebut di bawah Rp 500 juta per tahun. Maka tidak dikenai pajak.
2. UMKM dengan penghasilan Rp 100 juta per bulan, perhitungannya sebagai berikut:
Penghasilan bruto 12 bulan. Misalnya sebuah UMKM memiliki pendapatan setiap bulan Rp100 juta, maka: Rp100 juta x 12 (bulan) = Rp1,2 Milyar per tahun.
