Mohon tunggu...
Hamdani
Hamdani Mohon Tunggu... Konsultan - Sang Musafir - Mencari Tempat untuk Selalu Belajar dan Mengabdi

Kilometer Nol

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Demontrasi Bukan Lagi Ruang Demokrasi?

25 Juli 2021   21:21 Diperbarui: 25 Juli 2021   22:06 336
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Presiden Soeharto saat mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Indonesia. Foto: wikimedia

Mereka sangat memahami bahwa saluran komunikasi harus dibuka selebar-lebarnya kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah, sebab itu merupakan variabel penting dalam alam demokrasi. Sehingga negara hadir untuk memfasilitasi.

Demokrasi Indonesia Berjalan Mundur

Maka sangat naif dan aneh bila Indonesia yang telah berhasil keluar dari masa kegelapan dan memilih sistim demokrasi dalam menjalankan politik negara, justru pemerintahnya anti demontrasi dan melarang melakukan demo yang mengarah kepada mengkritik pemerintah.

Bila itu benar maka Indonesia mengalami kemunduran, sistim politik negara ini berjalan ke belakang (baca: WC/Toilet). Dan ini sangat disayangkan karena negara ini bukan negara monarki, apalagi sistim PKI. tetapi negara ini adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Maka jangan permalukan bangsa ini dihadapan masyarakat dunia dengan menyeretnya ke masa lalu.

Menurut penulis berikan peluang bagi komponen bangsa ini untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui demontrasi. Tidak perlu dihalang-halangi atau diintimidasi untuk menggagalkan aksi tersebut, sebab demontrasi atau unjuk rasa itu dijamin oleh konstitusi dan akal sehat (meminjam istilah Rocky Gerung).

Namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum agar kegiatan itu tidak terjadi anarkisme, pengrusakan fasilitas publik, dan menghindari kekerasan. Maka itu perlu dikawal dan aparat hadir untuk memberikan jaminan keamanan dan rasa aman, bukan sebaliknya. (*)

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun