Mereka sangat memahami bahwa saluran komunikasi harus dibuka selebar-lebarnya kepada rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik kepada pemerintah, sebab itu merupakan variabel penting dalam alam demokrasi. Sehingga negara hadir untuk memfasilitasi.
Demokrasi Indonesia Berjalan Mundur
Maka sangat naif dan aneh bila Indonesia yang telah berhasil keluar dari masa kegelapan dan memilih sistim demokrasi dalam menjalankan politik negara, justru pemerintahnya anti demontrasi dan melarang melakukan demo yang mengarah kepada mengkritik pemerintah.
Bila itu benar maka Indonesia mengalami kemunduran, sistim politik negara ini berjalan ke belakang (baca: WC/Toilet). Dan ini sangat disayangkan karena negara ini bukan negara monarki, apalagi sistim PKI. tetapi negara ini adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Maka jangan permalukan bangsa ini dihadapan masyarakat dunia dengan menyeretnya ke masa lalu.
Menurut penulis berikan peluang bagi komponen bangsa ini untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui demontrasi. Tidak perlu dihalang-halangi atau diintimidasi untuk menggagalkan aksi tersebut, sebab demontrasi atau unjuk rasa itu dijamin oleh konstitusi dan akal sehat (meminjam istilah Rocky Gerung).
Namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum agar kegiatan itu tidak terjadi anarkisme, pengrusakan fasilitas publik, dan menghindari kekerasan. Maka itu perlu dikawal dan aparat hadir untuk memberikan jaminan keamanan dan rasa aman, bukan sebaliknya. (*)
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
