Freeport, Utang Negara, dan Masa Depan Kesejahteraan Bangsa di Tangan Presiden Baru

Kalau kita mengacu kepada pernyataan capres yang saat ini sedang bertarung menuju Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024, hanya kubu Prabowo-Sandi yang tegas menolak penambahan utang negara bahkan Prabowo Subianto mengkritik keras utang Indonesia yang semakin menggunung.

Posisi oposisi sangat jelas dalam kebijakan utang rezim Jokowi-Jk. Yaitu menolak penambahan utang yang terus menerus dengan alasan dapat membahayakan Indonesia di masa datang. Pemikiran kubu Prabowo-Sandi tentu bukan tanpa dasar atau hanya untuk bahan kampanye. Namun mereka telah melakukan kajian dari berbagai aspek.

Jika kita melihat dari pandangan ekonom klasik. Utang dapat berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori ini mendasari pada pemikiran bahwa APBN hanya terbebani dengan cicilan utang dan beban bunga. Sehingga mengurangi anggaran pembangunan dan pembiayaan publik.

Dalam jangka panjang, utang akan mengurangi tingkat kemakmuran, apalagi jika pertumbuhan ekonomi negara di masa datang cenderung menurun. Maka kompleksitas ekonomi baik makro maupun mikro menyebabkan keuangan negara semakin defisit dan kekurangan stimulus fiskal.

Inilah beberapa hal yang serius dipikirkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Untuk itulah Presiden Indonesia periode mendatang perlu menyiapkan sebuah strategi jangka menengah dan jangka panjang dalam mengatasi beban utang yang saat ini mencapai level kuning.(*)