Asing Kini Boleh Berbisnis di Segmen UMKM dan Koperasi, Peluang atau Ancaman?

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution resmi mengeluarkan kebijakan relaksasi DNI (daftar negatif investasi) sebagai bagian dari paket kebijakan ekonomi ke-16 yang dirilis hari ini, Jumat (16/11/2018).

Dengan telah dilakukannya relaksasi DNI oleh pemerintah, berarti kran investasi baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sudah bebas masuk ke sektor UMKM dan Koperasi di Indonesia.

Jika sebelumnya pelaku UMKM malah meminta proteksi dari pemerintah dari serangan perusahaan asing agar mampu berdaya saing dipasar global, kini justru pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya bagi asing untuk "menguasai" UMKM dan Koperasi domestik. Namun kebijakan relaksasi ini menurut pemerintah merupakan bagian dari upaya memajukan UMKM.

Pelonggaran kebijakan sektor UMKM diharapkan akan mendorong investasi masuk ke Indonesia. Sehingga pengusaha asing boleh menjalankan bisnis UMKM dan Koperasi diberbagai daerah di Indonesia. Selain itu melalui kebijakan ini pemerintah membuka kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham lebih besar jika dinilai sektor usahanya masih sepi.

Lantas bagaimana kesiapan UMKM dan Koperasi tanah air mensikapi kebijakan ini, siapkan mereka bersaing? Dan dengan kebijakan ini pula, apakah menjadi sebuah peluang atau ancaman?

Jika mengikuti beberapa pernyataan pejabat pemerintah yang membidangi UMKM dan Koperasi, dikatakan bahwa kebijakan ini tidak akan memberikan tekanan kepada UMKM dan Koperasi. Karena investasi asing yang dibolehkan masuk terbatas pada jumlah kebutuhan modal diatas 10 milyar. Sedangkan dibawah 10 milyar tidak diperkenankan.

Artinya bidang usaha yang membutuhkan modal lebih dari 10 milyar dibolehkan bahkan sampai suntikan modal penuh atau 100 persen. Sehingga UMKM yang selama ini sulit berkembang karena masalah permodalan, maka akan tertolong dengan modal asing yang akan masuk.

Keuntungan lain dengan masuknya aliran investasi asing ke sektor UMKM dan Koperasi, mendorong pertumbuhan investasi, memacu produktivitas pelaku UMKM dalam negeri, meningkatkan ekspor dan mengurangi impor. Dari sisi ekonomi makro akan mampu menurunkan defisit transaksi berjalan.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan perubahan DNI mendorong adanya suntikan modal asing, sejatinya bisa mengembangkan bidang usaha tertentu yang kemudian memberikan dampak luas bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Nanti sumber daya yang dimiliki jadi terpakai, tenaga kerja menjadi terlatih, ada persebaran jaringan bisnis, dan pengalaman bagi industri dalam negeri. Kalau ini kerja sama dengan UMKM, nanti mereka juga bisa naik level," terangnya. (CNN, 16/11/2018).

Meskipun pemerintah merasa optimistis terhadap kebijakan ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan investasi, lalu kemudian menstimulus pertumbuhan ekonomi, dan sejumlah sentimen positif lainnya. Namun hal itu barulah sebuah asumsi saja. Faktanya belum tentu akan terjadi seperti yang diasumsikan tersebut.

Kita bisa lihat ke belakang sejenak sebagai pengalaman. Sudah sebanyak 15 paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik yang baru maupun perubahan. Namun ada berapakah dari kebijakan tersebut yang memberikan pengaruh yang signifikan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia?

Perubahan memang ada, akan tetapi maksud yang ingin saya sampaikan adalah, nyatanya perubahan yang benar-benar terjadi bukanlah seperti yang digambarkan saat pertama kebijakan itu diubah seperti waktu diumumkan.

Untuk itu saya meyakini hal serupa akan terjadi. Kebijakan relaksasi ini hanya sedikit saja keuntungan yang diperoleh secara langsung oleh rakyat Indonesia bahkan kerugiannya barangkali bisa lebih besar bagi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian.

Lagi pula jika investasi asing ini dianggap sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan modal Koperasi dan UMKM, bukankah ada bank-bank nasional bahkan ada bank asing juga yang dapat menyalurkan dananya ke UMKM dan Koperasi. Ataukah bank nasional yang selama ini dipercayakan untuk menyalurkan kredit bagi Koperasi dan UMKM tidak berjalan efektif? Termasuk bank asing.

Oleh sebab itu jika pun pemerintah membuat batasan bagi investasi asing yang masuk ke sektor UMKM dan Koperasi dengan menentukan pada tingkat kebutuhan modal tertentu, namun berarti juga bahwa UMKM dan Koperasi domestik hanya akan selalu berada pada level mikro, atau dengan aset dibawah 10 milyar. Sebab ketika mereka mau naik level tentu sulit bersaing dengan UMKM dan Koperasi berkekuatan modal asing.

Kita bukan bersikap pesimis dan inferior. Namun melihat bagaimana buruknya tata kelola diberbagai bidang, rasanya UMKM dan Koperasi domestik sulit mendapatkan perhatian yang baik terutama dari pemerintah sendiri, termasuk didalamnya pemerintah daerah, apalagi memitrakannya dengan asing. Ditambah lagi dengan mental korup para pengambil keputusan, sehingga mereka (gubernur/bupati/walikota) lebih melayani investor asing ketimbang pengusaha lokal sendiri.

Persoalan lainnya yang juga masih melilit pelaku UMKM dan Koperasi di Indonesia saat ini adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), rata-rata tingkat pendidikan pelaku UMKM masih SMA bahkan tidak sedikit pula yang lulusan sekolah dasar. Lalu bagaimana bisa bersanding dengan asing.

Pun begitu, kita tetap membuka ruang untuk melihat bagaimana efek perubahan kebijakan ini beberapa tahun ke depan. Ada dua kemungkinan, jika tidak lebih baik, maka menjadi lebih hancur. Yang pasti bahwa pemerintah melihat masalah UMKM dan Koperasi sebagai sektor yang sulit maju dan berkembang jika tanpa adanya investasi asing. Semoga kebijakan ini tidak keliru.

Salam***