Kita bisa lihat ke belakang sejenak sebagai pengalaman. Sudah sebanyak 15 paket kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, baik yang baru maupun perubahan. Namun ada berapakah dari kebijakan tersebut yang memberikan pengaruh yang signifikan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia?
Perubahan memang ada, akan tetapi maksud yang ingin saya sampaikan adalah, nyatanya perubahan yang benar-benar terjadi bukanlah seperti yang digambarkan saat pertama kebijakan itu diubah seperti waktu diumumkan.
Untuk itu saya meyakini hal serupa akan terjadi. Kebijakan relaksasi ini hanya sedikit saja keuntungan yang diperoleh secara langsung oleh rakyat Indonesia bahkan kerugiannya barangkali bisa lebih besar bagi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian.
Lagi pula jika investasi asing ini dianggap sebagai strategi untuk memenuhi kebutuhan modal Koperasi dan UMKM, bukankah ada bank-bank nasional bahkan ada bank asing juga yang dapat menyalurkan dananya ke UMKM dan Koperasi. Ataukah bank nasional yang selama ini dipercayakan untuk menyalurkan kredit bagi Koperasi dan UMKM tidak berjalan efektif? Termasuk bank asing.
Oleh sebab itu jika pun pemerintah membuat batasan bagi investasi asing yang masuk ke sektor UMKM dan Koperasi dengan menentukan pada tingkat kebutuhan modal tertentu, namun berarti juga bahwa UMKM dan Koperasi domestik hanya akan selalu berada pada level mikro, atau dengan aset dibawah 10 milyar. Sebab ketika mereka mau naik level tentu sulit bersaing dengan UMKM dan Koperasi berkekuatan modal asing.
Kita bukan bersikap pesimis dan inferior. Namun melihat bagaimana buruknya tata kelola diberbagai bidang, rasanya UMKM dan Koperasi domestik sulit mendapatkan perhatian yang baik terutama dari pemerintah sendiri, termasuk didalamnya pemerintah daerah, apalagi memitrakannya dengan asing. Ditambah lagi dengan mental korup para pengambil keputusan, sehingga mereka (gubernur/bupati/walikota) lebih melayani investor asing ketimbang pengusaha lokal sendiri.
Persoalan lainnya yang juga masih melilit pelaku UMKM dan Koperasi di Indonesia saat ini adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM), rata-rata tingkat pendidikan pelaku UMKM masih SMA bahkan tidak sedikit pula yang lulusan sekolah dasar. Lalu bagaimana bisa bersanding dengan asing.
Pun begitu, kita tetap membuka ruang untuk melihat bagaimana efek perubahan kebijakan ini beberapa tahun ke depan. Ada dua kemungkinan, jika tidak lebih baik, maka menjadi lebih hancur. Yang pasti bahwa pemerintah melihat masalah UMKM dan Koperasi sebagai sektor yang sulit maju dan berkembang jika tanpa adanya investasi asing. Semoga kebijakan ini tidak keliru.
Salam***
