Maka cobalah sempurnakan konsep pembangunan partisipatif ini. Karena menurut hemat saya, pola ini sangat bagus bagi bangsa Indonesia.
Dari sinilah rakyat akan merasa bahwa mereka ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan, artinya akan lahir rasa memiliki yang mendalam dari masyarakat. Karenanya pembangunan akan berjalan baik dan warga masyarakat akan menjaga hasil pembanunan dengan penuh tanggung jawab pula.
Bertindak jadi motivator
Pemimpin bukan hanya sebagai manajer pembangunan yang hanya mengurusi administrasi, anggaran,dan membuat kebijakan. Namun seorang gubernur/bupati juga harus pandai memberikan semangat dan motivasi berusaha masyarakat. Bagaimanapun penyebab utama kemiskinan adalah tidak adanya pendapatan, tentu bermula dari tidak tersedianya lapangan kerja.
Namun disisi lain, didaerah yang tingkat kemiskinan tinggi namun lahannya banyak yang menganggur. Ini artinya bahwa pengangguran terjadi karena etos kerja masyarakat yang rendah.
Oleh sebab itu gubernur/bupati harus berupaya mengajak mereka untuk bekerja keras, bila perlu berikan insentif bagi mereka yang giat bekerja. Misalnya membuat kelompok-kelompok atau cluster ekonomi masyarakat lalu berikan stimulus baik dalam bentuk barang atau jasa.
Jangan terjebak pola pikir proyek
Jika menyimak informasi yang rilis oleh KPK terhadap kasus-kasus korupsi yang ditanganinya. Pada umumnya para koruptor tersebut yang merupakan pemimpin daerah (bupati/walikota/gubernur) terlibat ijon proyek atau karena fee proyek.
Jebakan berbisnis proyek sering begitu menggoda para pemimpin daerah. Dengan ratusan paket yang dapat dilelang dan menarik fee dari setiap paket proyek tersebut memang bisnis yang menggiurkan. Siapapun dapat tergoda.
Namun bagi pemimpin yang berkomitmen untuk mensejahterakan rakyatnya ia akan berpikir jangka panjang dan berkelanjutan (sustainable). Sehingga program yang dilahirkan pun sudah dikalkulasi secara cermat untuk kepentingan jauh kedepan, bukan hanya sebatas asal ada proyek lalu dapat komisi. Untuk tujuan ini tidak ada salahnya pemimpin daerah melibatkan para akademisi dan konsultan profesional. Â
Kesimpulan
