UMKM Aceh tak Diberdayakan?

Pemerintah Aceh perlu kiranya membuat suatu kebijakan yang dapat mendorong UMKM untuk meningkatkan motivasi berusaha, produktivitas dan daya saing sehingga jumlah output yang dihasilkan semakin bertambah dari waktu ke waktu. 

Pemerintah Aceh juga perlu menjaga stabilitas harga-harga inputan produksi dengan mengatur dan mengawasi jalur distribusi bahan baku yang dibutuhkan dengan baik. 

Dengan demikian UMKM  dapat melakukan kegiatan usaha dengan berkelanjutan dan adanya kepastian harga. Jika output agregat meningkat dan serta adanya nilai tambah atas kegiatan produksi, maka pertumbuhan ekonomi akan mudah dicapai. 

Hal ini dapat mempengaruhi perbankan secara signifikan untuk menambah jumlah kredit yang akan disalurkan ke dunia usaha.

Beberapa kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi UMKM dapat dilakukan antara lain; (1) memberikan stimulus atau insentif dalam bentuk perijinan usaha baik dari segi biaya, waktu maupun kemudahan birokrasi; (2) memberikan keringanan pajak atau menghapus beban retribusi bagi UMKM; (3) memberikan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan (capacity building) bagi UMKM secara berkala dan rutin; (4) memberikan pendampingan usaha bagi UMKM; (5) membuka akses pasar secara luas dan memfasilitasi pasar eksport; (6) memberikan jaminan usaha dan perlindungan usaha.

Selain kebijakan dalam bentuk regulasi maupun insentif, pemerintah Aceh juga perlu menyegerakan pembangunan sarana dan prasarana berupa infrastruktur yang menopang kegiatan perekonomian. Misalnya membangun akses jalan menuju tempat produksi, pelabuhan dan sarana transportasi yang memudahkan UMKM untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha dan akses pasar. Seperti halnya pada sektor pertanian, perkebunan dan kelautan/perikanan. Sehingga dapat memicu pertumbuhan dan menekan biaya (efesien).

Strategi lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah dapat menerbitkan paket kebijakan ekonomi secara spesifik. Salah satu poin kebijakan tersebut ditujukan bagi pemberdayaan sektor UMKM. Pemerintah Aceh harus mendorong meningkatnya kemandirian ekonomi, dan daya saing di pasar lokal, domestik maupun  internasional. Wallahu`alam...

Artikel ini sudah tayang di kolom Opini Harian Serambi Indonesia, Senin 02/07/2018