Pemerintah Bagi-bagi THR, Upaya untuk Mendongkrak Daya Beli Masyarakat, Benarkah?

Pemerintahan Joko Widodo terkesan sangat royal anggaran tahun ini. Sekilas terlihat seakan-akan negara ini tidak ada masalah dengan anggaran. Bahkan cenderung menghambur-hamburkan uang, benarkah? 

Polemik gaji besar Ketua Dewan Pengarah BPIP, Megawati barangkali bukan yang terakhir menjadi hot isyu terkait ganjang ganjing pengeluaran negara. Bisa jadi hari-hari kedepan bakal ada yang lebih hot lagi. Kita tunggu saja!

Sebelum itu telah terjadi pembicaraan luas juga dikalangan masyarakat terkait road show Menteri Keuangan ke pondok pesantren Gontor, yang katanya ikut menyerahkan "oleh-oleh" untuk kebutuhan lebaran. Yang kemudian berita itu dikonfirmasi sebagai hoaks oleh kedua belah pihak. 

Mundur lagi ke belakang, Presiden Jokowi mengumumkan pemberian THR (dulunya gaji 13) bagi PNS dari level pejabat tinggi sampai bukan pejabat dan pegawai rendah. Namun sayang tidak termasuk honorer atau tenaga kontrak yang bekerja dilingkungan pemerintah. 

Namun sehari kemudian Menkeu mengeluarkan pernyataan bahwa tenaga honorer (status kontrak) juga kebagian Tunjangan Hari Raya (THR) dari pemerintahan Jokowi-Jk, artinya Menkeu meralat pernyataan presiden sehari sebelumnya. Terkait berita ini sempat menjadi bulan-bulanan di media daring yang membingungkan masyarakat. 

Tentu saja, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pendapatan tambahan bagi pegawainya sangatlah baik apalagi menjelang lebaran dan tahun ajaran baru sekolah. Mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk mememuhi kebutuhan lebaran dan biaya pendidikan anak-anak mereka. Sehingga aparatur sipil negara (ASN) tidak perlu korupsi untuk mencari biaya hidup tambahan. 

Kita sangat mendukung kebijakan yang seperti itu meskipun sebagian masyarakat miskin sampai hari ini tidak ada yang peduli bagaimana nasib mereka dalam mememuhi kebutuhan hidupnya. Namun mereka juga tidak tahu harus mengadu kemana, meminta bantuan pada siapa. Yang bisa mereka lakukan adalah mengurut dada sambil menahan rasa perih dan sedih yang tiada tara. 

Tetapi itulah faktanya, di negara kaya raya, makmur dengan utang luar negerinya, sulit mendapatkan lapangan kerja, harga-harga pada naik semua namun pejabatnya masih bisa menikmati kekayaan negara dari pinjaman dunia dan dapat tunjangan hari raya pula. 

Ya, tentu saja rakyat tidak bisa berbuat apa-apa, mereka percaya bahwa pemimpin mereka memiliki hati sebersih hati dewa, memiliki kedekatan dengan rakyat jelata dan suka membagi-bagikan beras dan gula. 

Begitulah cara pemerintah mensejahterakan rakyatnya, dengan kebijakan yang tepat menurut rezim ini dapat membuat negara semakin kuat baik secara ekonomi maupun sosial politiknya. Namun kita kuatir justru akan terjadi sebaliknya. 

Apalagi THR ditengarai sebagai salah satu strategi Jokowi-JK untuk mendongkrak daya beli masyarakat yang sudah terpuruk. Hal ini pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam satu kesempatan bahwa bulan ramadan dan lebaran bisa menjadi momentum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal kedua. 

Bagaimana maksudnya? Ya, dengan mendorong konsumsi rumah tangga agar meningkat, maka akan menjadi faktor penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi jangka pendek kuartal kedua. 

Jika kita lihat data BPS, memang sektor konsumsi rumah tangga terjadi perlambatan bahkan terjadi penurunan bila dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun 2017, periode ini 2018 konsumsi rumah tangga hanya 4,2 persen atau turun dari sebelumnya. 

Sementara sektor investasi, berdasarkan data tersebut, mengalami kenaikan atau mengalami pertumbuhan dari periode yang sama tahun sebelumnya. Walaupun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tidak mencapai target namun sudah baguslah.

Seperti kita ketahui, selama ini memang pemerintah selalu menolak pernyataan pengamat ekonomi yang menilai bahwa perekonomian Indonesia sedang mengalami masalah dalam hal daya beli masyarakat. Pemerintah berdalih bahwa bukan daya beli yang menurun namun pola atau perilaku pembelian masyarakat yang sudah berubah. 

Jika pengamat ekonomi memperkuat penilaian mereka dengan menunjukkan bukti banyak toko ritel yang terpaksa tutup karena penurunan omsetnya, maka pemerintah mengatakan justru karena mereka (penjual ritel) tidak mengikuti perubahan teknologi penjualan online. Sekilas antara pengamat ekonomi dan pemerintah seperti saling berbalas pantun dan tidak nyambung. 

Meskipun klaim pemerintah juga tidak salah semuanya akan tetapi apa yang dikatakan oleh para pengamat ekonomi juga ada benarnya. Memang nyata kok bahwa daya beli masyarakat turun. Akhirnya kan terbukti dengan data yang dirilis oleh BPS. 

Jadi dengan demikian program bagi-bagi THR, bansos langsung, dan bahkan penetapan libur panjang lebaran ada kaitannya dengan tujuan jangka pendek pemerintah untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Dengan bagi-bagi duit lebaran tentu saja akan menopang daya beli rumah tangga tadi. 

Saya melihat ini sebagai pengakuan "malu-malu" pemerintah atas penolakan terhadap pengamat ekonomi yang jauh hari telah memberikan sinyal tentang daya beli dan tingkat konsumsi rumah tangga. 

Dengan demikian saya menilai tim ekonomi pemerintahan Jokowi-Jk sedikit lalai dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat bahkan kebijakan pemerintah sendiri cenderung memukul daya beli rakyat.  Misalnya kenaikan harga BBM ikut mendorong naiknya harga bahan pokok.