Bagaimana maksudnya? Ya, dengan mendorong konsumsi rumah tangga agar meningkat, maka akan menjadi faktor penyumbang bagi pertumbuhan ekonomi jangka pendek kuartal kedua.Â
Jika kita lihat data BPS, memang sektor konsumsi rumah tangga terjadi perlambatan bahkan terjadi penurunan bila dibandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun 2017, periode ini 2018 konsumsi rumah tangga hanya 4,2 persen atau turun dari sebelumnya.Â
Sementara sektor investasi, berdasarkan data tersebut, mengalami kenaikan atau mengalami pertumbuhan dari periode yang sama tahun sebelumnya. Walaupun secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II tidak mencapai target namun sudah baguslah.
Seperti kita ketahui, selama ini memang pemerintah selalu menolak pernyataan pengamat ekonomi yang menilai bahwa perekonomian Indonesia sedang mengalami masalah dalam hal daya beli masyarakat. Pemerintah berdalih bahwa bukan daya beli yang menurun namun pola atau perilaku pembelian masyarakat yang sudah berubah.Â
Jika pengamat ekonomi memperkuat penilaian mereka dengan menunjukkan bukti banyak toko ritel yang terpaksa tutup karena penurunan omsetnya, maka pemerintah mengatakan justru karena mereka (penjual ritel) tidak mengikuti perubahan teknologi penjualan online. Sekilas antara pengamat ekonomi dan pemerintah seperti saling berbalas pantun dan tidak nyambung.Â
Meskipun klaim pemerintah juga tidak salah semuanya akan tetapi apa yang dikatakan oleh para pengamat ekonomi juga ada benarnya. Memang nyata kok bahwa daya beli masyarakat turun. Akhirnya kan terbukti dengan data yang dirilis oleh BPS.Â
Jadi dengan demikian program bagi-bagi THR, bansos langsung, dan bahkan penetapan libur panjang lebaran ada kaitannya dengan tujuan jangka pendek pemerintah untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga. Dengan bagi-bagi duit lebaran tentu saja akan menopang daya beli rumah tangga tadi.Â
Saya melihat ini sebagai pengakuan "malu-malu" pemerintah atas penolakan terhadap pengamat ekonomi yang jauh hari telah memberikan sinyal tentang daya beli dan tingkat konsumsi rumah tangga.Â
Dengan demikian saya menilai tim ekonomi pemerintahan Jokowi-Jk sedikit lalai dalam menjaga tingkat konsumsi masyarakat bahkan kebijakan pemerintah sendiri cenderung memukul daya beli rakyat. Â Misalnya kenaikan harga BBM ikut mendorong naiknya harga bahan pokok.