Ramai-Ramai Bagi-Bagi Sembako Menjelang Pemilihan

Beberapa hari lalu, saya sarapan bubur ayam di salah satu warung tukang bubur ayam langganan saya di Kota Bogor. Nama penjualnya sebut saja Pak Heri.

Sambil saya menyantap bubur ayam yang disajikan, Pak Heri pun mengajak saya bicara soal Pemilu Legislatif tahun ini. Ia berkisah, dua hari yang lalu keluarganya di rumah didatangi oleh ketua RW setempat.

Bukan sekedar berkunjung, tetapi Pak RW membagikan sebungkus minyak goreng ukuran 1 liter kepada keluarga Pak Heri. Dan bisa ditebak, bukan hanya keluarga Pak Heri yang diberikan minyak, tapi seluruh warga yang berada dibawah naungan RW tersebut juga mendapatkannya, dengan asumsi 1 minyak goreng per kepala keluarga.

Pak Heri pun membenarkan bahwa seluruh warga yang satu RW dengannya mendapatkan 1 liter minyak goreng per kepala keluarga.

Ia lantas bercerita, setelah pembagian minyak goreng tersebut, ketua RW mengirimkan pesan padanya melalui Whatsapp, yang kurang lebih berbunyi "Pak Heri, ini ada minyak goreng titipan dari Ibu X (nama salah seorang caleg Dapil Jabar III). Jangan lupa nanti pas Pemilu pilih Ibu X ya. Beliau sudah banyak membantu kita selama ini. Terima kasih,".

Ia melanjutkan, masih bingung dengan kata-kata Pak RW bahwa Ibu X pantas dipilih warga karena sudah banyak membantu. 

"Ah, ngebantu apaan? Orang baru juga ngasih minyak goreng dibilang ngebantu," kata Pak Heri sambil tertawa.

Nun jauh di Medan, terjadi pula fenomena pembagian minyak goreng menjelang Pemilu, yang diduga dimodali oleh salah satu calon anggota legislatif. Namun pembagian minyak goreng ini justru berbuntut pemanggilan caleg bersangkutan oleh Bawaslu Kota Medan.

Adalah Ihwan Ritonga, ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan cum wakil ketua DPRD Kota Medan, yang harus berurusan dengan Bawaslu Medan akibat pembagian minyak goreng tersebut.

Dalam temuan Panwascam Medan Kota seperti dikutip Viva.co.id pada Sabtu pekan lalu, Ihwan Ritonga yang kini menjadi Caleg DPRD Provinsi Sumatera Utara Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara 1, diduga melakukan bagi-bagi minyak goreng kepada warga hadir dalam sebuah kegiatan kampanye beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, kampanye Ihwan juga diduga tidak memiliki pemberitahuan kepada kepolisian.

Baiklah. Dalam dua contoh kasus di atas, sama-sama ada pembagian minyak goreng. Sama-sama terkait dengan caleg Pemilu 2024. Namun yang satu tak ada masalah, sementara yang satu lagi berbuntut pemanggilan oleh Bawaslu.

Mengapa bisa demikian? Entahlah.

Ketidaktegasan dan inkonsistensi tersebut, nyatanya turut menjadikan para caleg seolah dengan santainya melakukan bagi-bagi sembako kepada warga. Meskipun akhirnya harus pula berhadapan dengan hukum.

Kasus lain, di Mataram seorang caleg DPRD Kota Mataram Partai Perindo berinisial NKS, harus berhadapan dengan penyidikan Satreskrim Polresta Mataram, karena dilaporkan usai mengunggah di akun media sosial Facebok miliknya membagi sembako kepada masyarakat dengan dan menarasikan ajakan untuk memilih dirinya.

Itu hanya dua contoh kasus yang terungkap dan ditindaklanjuti. Saya berkeyakinan, banyak kasus serupa-membagikan sembako-di daerah lainnya, yang tidak ditindaklanjuti, termasuk yang dialami Pak Heri yang saya ceritakan di atas.

Padahal, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pernah menegaskan bahwa pembagian sembako pada masa kampanye juga bisa dikategorikan sebagai politik uang. Rahmat pun mengatakan tindakan seperti itu juga berpotensi untuk dipidana.

Masalahnya selama ini, penegakan hukum atas tindakan politik uang dalam bentuk pembagian barang selama masa kampanye, cenderung kurang tegas, dan inkonsisten antara satu kasus dengan lainnya.

Apapun itu, pembagian sembako masih menjadi salah satu metode kampanye yang banyak digunakan oleh calon anggota legislatif, maupun tim sukses pasangan calon presiden-wakil presiden. Dan ini bukan fenomena  baru, karena sudah terulang tiap kali mendekati pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden.

Mengapa demikian? Tentunya faktor utamanya karena sembako merupakan kebutuhan primer manusia yang paling primer, diantara sandang, pangan, dan papan.

Ya, sembako sebagai kebutuhan pangan cenderung memiliki ukuran yang sama dan standar, untuk seluruh penerimanya.

Berbeda misalnya jika sang caleg membagikan sandang yang bisa berbeda ukurannya antar penerima. Apalagi membagikan papan (rumah). Wah tentu lebih berbeda-beda pula ukuran yang harus diberikan.

Selain itu, modal yang harus dikeluarkan untuk bagi-bagi sembako,  tentu lebih kecil ketimbang membagi-bagikan barang dalam bentuk lain. Ya minimal lebih kecil jika dibandingkan dengan sesama kebutuhan primer.

Ada pula kasus pembagian sembako oleh kontestan pilpres yang kemudian dijadikan bahan untuk 'berbalas pantun' bak kesenian Palang Pintu dalam adat Betawi.

Yakni ketika aksi bagi-bagi susu yang dilakukan oleh Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada momentum Car Free Day di Jakarta pada awal Desember tahun lalu, "dibalas" oleh PDI Perjuangan melalui aksi bagi-bagi telur oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Rusun Tanah Tinggi.

Hasto berkilah, aksi bagi-bagi telur yang dilakukannya berbeda dengan aksi bagi-bagi susu oleh Gibran. Karena menurut Hasto telur merupakan produk lokal Indonesia, beda dengan susu yang dibagikan Gibran yang merupakan produk impor.  

Dan, ngomong-ngomong soal pembagian sembako ini, saya malah teringat kelakar Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada pertengahan November tahun lalu. Konteksnya, Pak wapres berbicara soal target Presiden Joko Widodo untuk mencapai menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0%.

"Karena selain APBN, APBD, tentu ada lagi APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Parpol. Kan mereka mestinya memberi pada masyarakat dan memberi santunan-santunan. Jadi ada caleg-caleg itu kan nanti juga, jadi kita harapkan nanti kemiskinannya lebih cepat turun," kelakar Ma'ruf Amin seperti dikutip Kompas.com 9 November 2023.

Hmmmm.....saya no comment lah soal candaan ini. Lebih baik kembali ke cerita Pak Heri tukang bubur.

"Jadi bagaimana, Pak Heri. Mau pilih si Ibu X sesuai imbauan Pak RW?" tanya saya sambil menikmati bubur ayam racikannya yang rasanya pas dengan lidah saya.

"Saya mah terima dulu aja minyaknya. Namanya juga dikasih. Soal milih atau nggak milih caleg yang ngasih mah urusan nanti," jawab Pak Heri sambil tersenyum.

Selembar uang Rp 10.000 yang saya berikan padanya pun menjadi penutup dialog sembari menyantap  bubur ayam pagi itu.