Motor Listrik Masih Belum Jadi Pilihan Utama Konsumen

Sepeda motor saat ini menjadi kendaraan andalan mayoritas masyarakat untuk beraktivitas. Data Badan Pusat Statistik menyebut, jumlah sepeda motor di Indonesia sepanjang 2022 mencapai 125,26 juta unit, atau naik 4,34% dibanding 2021 dan naik 64% dari 2012.

Dengan demikian, jika dirata-ratak tiap 2 penduduk Indonesia saat ini memiliki 1 unit sepeda motor. Tak heran jika kendaraan roda dua ini sangat mendominasi keberadaannya di jalanan Tanah Air, dari pusat kota hingga pelosok wilayah terpencil.

Faktor ukuran dan kepraktisan dalam penggunaan menjadikan sepeda motor alat transportasi andalan mayoritas masyarakat Indonesia . Hal itu pulalah yang menjadikan banyak di antara pengguna sepeda motor menggunakannya di atas kapasitas yang sesuai dengan desain pabriknya.

Kita tentu lazim melihat sepeda motor ditumpangi lebih dari dua orang. Atau pada masa kini sepeda motor juga digunakan sebagai alat berjualan dagangan yang dulu lazim menggunakan pikulan atau gerobak dorong, seperti pedagang sayur, bakso, maupun jajajan anak sekolah.

Dengan kemudahan 'multifungsi' yang dimiliki sepeda motor tersebut, ditambah pasar yang terus bertambah tiap tahun, sepeda motor sebagai alternatif kendaraan berbahan bakar non fosil semestinya juga diminati oleh masyarakat. Apalagi, saat ini pun telah ada program konversi motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik.

Tak hanya itu, pemerintah juga sudah memberi subsidi sekaligus insentif pembelian motor listrik sebesar Rp7 juta per unit. Subsidi tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Prindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Adapun ketentuan pemberian subsidi seebsar Rp7 juta untuk pembelian motor listrik, antara lain mensyaratkan:

- Pemberian potongan harga hanya diberi dapat diberikan satu kali untuk setiap NIK; dan

- Penerima subsidi motor listrik terdaftar sebagai penerima KUR, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, atau penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA

Dengan kriteria penerima tersebut, maka secara kasar bisa dikatakan bahwa subsidi pembelian motor listrik ini ditujukan kepada kalangan menengah ke bawah. Subsidi tersebut diberikan melalui proses verifikasi dalam Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (Sisapira)

Namun Kepala Staf Presiden RI Moeldoko seperti dikutip Kompas.com pada 17 Mei 2023 lalu mengungkapkan sampai dengan pertengahan Mei lalu, transaksi melalui pemberian subsidi motor listrik baru mencapai 106 unit. Realisasi ini jelas masih sangat jauh dibandingkan dengan target hingga akhir tahun yang sebanyak 200.000 unit.

Minimnya realisasi tersebut, ujar Moeldoko, akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah terkait program subsidi motor listrik tersebut.

Di sisi lain, Sekretaris Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Yan Sibarang Tandiele seperti dikutip Bisnis.com menyatakan minimnya realisasi pembelian motor listrik melalui subsidi, bukanlah diakibatkan masalah dalam Sisapira.

Yan mengklaim, Sisapira tidak memiliki kendala operasional, bahkan mampu memberi informasi yang akurat karena terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Namun Yan juga mengakui masih minimnya realisasi penjualan motor listrik, termasuk pembelian lewat skema subsidi melalui Sisapira, karena motor listrik ini masih merupakan 'barang yang baru' untuk masyarakat.

Artinya, dari kesiapan layanan penjualan, purna jual, hingga jaringan ekosistem pendukung motor listrik seperti SPKLU, menjadi pertimbangan masyarakat untuk membeli kendaraan listrik.

Baiklah, semoga faktor 'barang baru' yang menjadi penyebab masih minimnya minat masyarakat terhadap motor listrik ini menjadi salah satu poin untuk bahan evaluasi pemerintah terhadap penjualan motor listrik.

Itu jika pemerintah masih tetap menargetkan motor listrik menjadi pilihan masyarakat dalam mendukung pengembangan energi ramah lingkungan serta mencapai proyeksi 2 juta unit motor listrik akan mengaspal di Indonesia pada 2025 mendatang.

Yang juga perlu menjadi bahan evaluasi adalah mengapa minat masyarakat menengah ke bawah---yang menjadi sasaran pemberian subsidi melalui Sisapira---belum memiliki minat yang signifikan. Atau bisa jadi malah semestinya insentif pembelian tidak ditujukan pada kalangan menengah ke bawah, dengan asumsi harga motor listrik yang sudah dikenakan subsidi pun mayoritas masih di atas Rp10 juta, sehingga masih dirasa belum terjangkau, khususnya oleh kalangan bawah.

Nah, faktor 'barang baru' dan persyaratan subsidi tadi juga pada akhirnya akan menentukan preferensi masyarakat yang masih akan lebih memilih untuk membeli motor berbahan bakar minyak daripada berbahan bakar listrik, setidaknya untuk saat ini.

Apalagi, motor listrik masih memiliki keterbatasan sehingga menjadikannya masih kalah bersaing dengan motor konvesional yang menggunakan BBM. Situs Carmudi meriset, motor listrik masih memiliki sejumlah kekurangan, antara lain:

• Pilihan produk terbatas
• Jarak tempuh tidak sejauh motor konvensional
• Durasi pengisian baterai yang lama
• Harga baterai masih mahal

Data Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia(Aismoli) yang dikutip Kompas.id menyebut, penjualan motor listrik dari tahun 2019-2022 baru menyentuh angka 30.837 unit, tentunya masih sangat timpang jika dibandingkan penjualan motor nasional secara keseluruhan.

Nah, dengan adanya evaluasi atas penjualan dan subsidi motor listrik seperti yang dikatakan oleh Moeldoko, patut dinanti bagaimana hasil dan tindak lanjut atas evaluasi tersebut.

Mungkin jika pemberian subsidi/insentif masih belum efektif mendorong penjualan motor, perlu metode lain dari pemerintah agar penggunaan motor listrik di masyarakat terus berkembang, meski masih harus menghadapi 'hegemoni' penjualan motor bertenaga BBM yang jelas lebih andal dan tentunya masih menjadi pilihan utama pasar sepeda motor Indonesia.