Bolehkah Polisi Menjadi Wartawan?

Akan tetapi, dalam hal menjalankan tugas jurnalistiknya selama 14 tahun, Umbaran Wibowo, bukan sekedar kontributor atau stringer (pembantu lepas) dari sebuah perusahaan pers, tetapi sudah didaftarkan oleh TVRI sebagai wartawan profesional, dengan mengikuti uji kompetensi.

Syarat Uji Kompetensi Wartawan. (Sumber: tangkapan layar peraturan Dewan Pers)

Dalam hal ini, Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan, menyebit bahwa salah satu syarat ikut dalam uji kompetensi wartawan, adalah tidak menjadi bagian dari Polri.

Jadi di sinilah peraturan itu terlanggar. Status Umbaran Wibowo sebagai wartawan madya sebenarnya menjadi tidak sah. Karena syarat untuk mengikuti uji kompetisi wartawan tidak dapat dipenuhinya.

Tapi sekarang kisah perjalanan karir Umbaran sebagai jurnalis, hanya menjadi sejarah masa lalu, dengan asumsi perwira pertama Polri ini sudah mengundurkan diri sebagai wartawan kontributor TVRI pada Oktober 2022 lalu.

Lantas, apakah ketika menjadi jurnalis profesional kemudian Umbaran terjebak dalam konflik kepentingan antara dirinya sebagai wartawan sekaligus polisi?

Entahlah. Saya merasa tak berhak untuk menilai independensi Umbaran saat menjadi wartawan kontributor, karena saya belum (dan malas untuk mencari serta) menemukan berita dari  Umbaran yang bersinggungan dengan kepolisian.

Apakah juga tugas Umbaran selama 14 tahun di jurnalistik masuk dalam kategori infiltrasi, karena menyusup dalam profesi yang banyak berkaitan dan bersinggungan dengan lembaga kepolisian? Saya pun tak mau berspekulasi, karena ini menyangkut rahasia negara yang mungkin saja diemban oleh Umbaran Wibowo yang melekat dengan tugasnya sebagai anggota Polri.

Yang jelas, terbongkarnya identitas asli Umbaran Wibowo yang sudah 14 tahun menjadi wartawan, membuka mata kita bahwa memang terdapat celah yang bisa memasukkan anggota Polri aktif untuk bergabung dalam sebuah lembaga jurnalistik.

Dan tak tanggung-tanggung, lembaga pers yang menjadi tempat Umbaran Wibowo menjalanan 'side job'-nya adalah lembaga penyiaran publik. Akan tetapi, seperti yang saya tuliskan di atas, (mantan) pimpinan-pimpinan Umbaran di TVRI saja cenderung 'selow' dalam menanggapi dualisme posisi Umbaran, lantas mengapa kita yang awam ini berpolemik.

Saya malah bertanya tanya, ini orang-orangnya yang salah, atau aturannya yang lemah ya?