Menteri dari Partai Nasdem Tak Perlu Diganti?

Ketika Partai Nasdem resmi mendeklarasikan nama Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada Pilpres 2024 mendatang, muncullah anggapan bahwa partai pimpinan Surya Paloh tersebut sudah keluar dari koalisi pemerintahan saat ini. Anggapan itu pun diikuti dengan isu akan dikeluarkannya tiga menteri yang berasal dari Partai Nasdem—yakni Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkominfo Johnny G Plate, serta Mentan Syahrul Yasin Limpo—dari Kabinet Indonesia Maju.

Diakui atau tidak, faktor pemilihan Anies menjadi pendorong utama suara yang mendesak dipinggirkannya menteri yang berasal dari partai Nasdem. Maklum, Anies selama ini diidentikkan dalam posisi berseberangan dengan Presiden Jokowi. Sebuah posisi yang tercipta juga karena politik identitas saat dua tokoh ini pernah menjadi gubernur DKI Jakarta.

Posisi berseberangan Anies dan Jokowi pun ‘ditegaskan’ oleh Politikus Senior Partai Nasdem Zulfan Lindan. Pernyataan ini pula yang membuat Surya Paloh memutuskan menonaktifkan Zulfan dari jabatan Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatera 1 Partai Nasdem.

Namun partai-partai koalisi pemerintahan cenderung tak bersuara lantang soal reshuffle menteri-menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Sangat dimaklumi, karena partai-partai tersebut alih-alih menekan Jokowi soal reshuffle tentu lebih baik dan populis bagi mereka untuk menyiapkan tokoh yang akan menggantikan Jokowi sebagai pucuk pimpinan negeri ini di 2024 mendatang.

Suara-suara desakan reshuffle justru lantang terdengar dari pendukung Jokowi non partai, alias relawan. Tentunya karena relawan inilah yang paling kritis soal politik identitas akibat posisi mereka yang nyaris tak punya kemungkinan untuk koalisi dengan yang punya identitas politik berseberangan. Beda dengan partai politik yang harus memiliki hubungan yang cair dengan partai apapun untuk tujuan tertentu.

Para relawan dalam beberapa kesempatan mengklaim sudah menyampaikan usulan reshuffle kepada Jokowi, dan mereka yakin Jokowi akan mengabulkan usulan mereka tersebut.

Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika cum Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate menanggapi santai soal desakan reshuffle. Johnny justru merespons balik isu reshuffle kabinet dengan menyinggung menteri yang ingin menjadi peserta Pilpres 2024.

Menurut Johnny, menteri yang bersangkutan bakal terpecah fokusnya dalam menjalani tugas sebagai anggota kabinet.Apabila ada menteri mau fokus menjadi calon presiden, Plate menganggap seharusnya mundur dari posisinya.

Sejauh ini, ada dua anggota Kabinet Indonesia Maju yang menjadi kandidat kuat dari partainya masing-masing untuk maju dalam Pilpres 2024, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, serta Menko Peekonomian Airlangga Hartarto dari Partai Golkar. Pun Menteri BUMN Erick Thohir kerap disebut menjadi capres meski bukan fungsionaris partai politik.

Namun Johnny pun menegaskan soal pencopotan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Ya, hak prerogatif. Agaknya itu yang saat ini sedang ditunjukkan oleh Jokowi sebagai pimpinan Kabinet Indonesia Maju.

Secara diplomatis, dalam sebuah kesempatan terpisah usai Anies dideklarasikan sebagai capres dari partai Nasdem, Jokowi pernah menyebut kemungkinan reshuffle selalu terbuka. Namun, dia tak mengungkapkan kapan, bagaimana dan siapa menteri yang nantinya akan diganti.

Namun untuk saat ini, pencopotan menteri asal Partai Nasdem nampaknya bukan menjadi prioritas bagi Jokowi dalam menjalankan kabinet pemerintahan.

Karena, meski saat ini memilih tokoh yang identik dengan politik identitas yang berseberangan dengan pendukung Jokowi, namun Nasdem masih dilihat sebagai partai loyalis Jokowi dalam pemerintahan. Kalaupun Partai Nasdem memilih Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024, mungkin saat ini Jokowi menganggap itu hanya dinamika di alam demokrasi.

Toh menteri-menteri dari Partai Nasdem cenderung tidak memiliki catatan negatif yang membahayakan pemerintahan atau mencemarkan nama baik kabinet. Tidak seperti Edhi Prabowo atau Juliari Batubara yang sudah mencoreng muka kabinet dan partai pengusungnya, setelah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.