Faktor ketiga berasal dari ekonomi.
Remaja yang tinggal di dalam keluarga dengan ekonomi yang kurang memadai dapat membuatnya bertindak jahat demi memenuhi kebutuhannya. Misalnya, melakukan pencurian dan pencopetan.
Di luar dari lingkup keluarga, remaja juga dapat melakukan tindakan jahat karena tinggal di daerah dengan kondisi ekonomi yang kurang. Pendidikan yang seharusnya dapat diakses seluruh masyarakat tidak dapat dilakukan karena keterbatasan ekonomi.Â
Mereka yang tidak dapat pendidikan berkualitas berpengaruh terhadap pola pikir dan tindakan yang dilakukan. Contoh kejahatan yang disebabkan oleh faktor ini adalah tawuran dan perampokan.
Faktor terakhir berasal dari sosial.
Ini merupakan faktor umum yang sering terjadi akibat luasnya pergaulan masyarakat masa kini. Maraknya tindakan kriminal remaja akibat bebasnya pergaulan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi orang lain. Hal ini disebabkan banyaknya media sosial yang membebaskan pengguna bertindak semaunya.
Tidak hanya pergaulan buruk, remaja yang kecanduan menggunakan perangkat elektronik dapat membuatnya bertindak keluar dari norma. Mereka mudah mencontoh perilaku yang menurutnya benar. Kejahatan yang disebabkan oleh faktor ini adalah perundungan dan penindasan.
Dari semua faktor di atas, pemerintah sudah mencoba melakukan upaya-upaya agar permasalahan kriminalitas di lingkup remaja dapat diatasi. Memberikan pendidikan moral bagi anak maupun siswa di lembaga sekolah merupakan salah satunya.Â
Siswa yang menerima pendidikan moral tentu tidak mudah larut melakukan kenakalan karena mengetahui bagaimana menjadi individu yang berperilaku baik.
Selain itu, pemerintah juga membuka kesempatan kegiatan yang dapat dilakukan siswa, seperti ekstrakulikuler, klub sekolah, ataupun organisasi sekolah. Hal tersebut bertujuan agar kenakalan remaja di luar sekolah tidak dapat terjadi. Pemerintah juga tidak lupa melakukan sosialisasi untuk memperingati masyarakat akan bahayanya kenakalan remaja. Ketiga hal ini merupakan cara preventif yang pemerintah lakukan: mencegah dan mengantisipasi.
Ada juga upaya pemerintah untuk mengatasi dengan cara rehabilitasi: mengembalikan atau memulihkan. Pemerintah berupaya untuk melakukan razia dalam lingkungan sekolah, agar tidak ada siswa yang membawa barang di luar tata aturan. Serta mengadakan kampanye mengenai Juvenile Delinquency yang melibatkan seluruh remaja di berbagai daerah Indonesia.
