Indonesia telah melalui proses masa peralihan kepemimpinan tingkat nasional dengan baik dan lancar yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tataran eksekutif adalah presiden dan wakilnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menggantikan Jokowi-Ma'ruf.
Di tingkat legislatif ada tiga, yakni Majelis Pemusyawatan Rakyat (MPR), yang dipimpin oleh Ahmad Muzani, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang kembali dipimpin oleh Puan Maharani dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), yang dipimpin Sultan Bachtiar Najamudin.
Sementara lembaga yudikatif yang berfungsi serta bertugas mengadili perkara, terutama yang melanggar perundang-undangan juga ada tiga, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).
Lumrahnya, setiap pergantian kepemimpinan baik nasional maupun lokal selalu diasumsikan dengan sebuah harapan baru, bahwa kalau si-A memimpin niscaya kondisi bangsa dan negara akan semakin baik dan maju. Ekspektasi seperti ini hal wajar, terutama bagi masyarakat yang selama ini merasakan kesulitan atau ketidakpuasan terhadap pemimpin sebelumnya.
Harapan baru itu juga muncul karena memandang pemimpin baru tersebut memiliki kapasitas mumpuni untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan. Mampu mengentas kemiskinan, memberantas korupsi, meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki layanan.
Namun demikian, tidak semua orang memiliki optimisme serupa. Muncul juga skeptisisme dari sebagian kalangan dengan beragam alasan seperti karena pernah mengalami peristiwa traumatis akibat janji-janji politik yang tak terealisasi, rekam jejak sang pemimpin yang kurang bisa dipercaya dan lain sebagainya.
Keduanya (optimis dan pesimis) muncul dalam waktu bersamaan dan pasti akan berubah pada saatnya nanti, bila optimisme masyarakat dijawab dengan harapan palsu dan atau pesimisme dijawab dengan bukti nyata oleh pemerintahan baru.
Pertanyaannya, mengapa harapan dan keputusasaan itu muncul pada pemerintahan baru ini? Jawabannya, ada dua kemungkinan, pertama karena berkaca pada pemerintahan sebelumnya yang tak kunjung membuktikan harapan rakyat. Kedua, kapasitas dan kapabalitas pempimpin baru yang dianggap menjawab tantangan dan menyelesaikan persoalan
Maka sesungguhnya, meskipun ada pemerintahan baru, pada kenyataannya harapan publik kepada pemerintahan baru ini masih yang lama. Nah, paling tidak harapan lama masyarakat yang diharapkan mampu diwujudkan oleh pemerintahan baru saat ini sekaligus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai berikut.
Pemberantasan Korupsi
Jamak diketahui bahwa korupsi di Indonesia sudah mengakar dan menjalar ke seluruh lapisan struktur pemerintahan, mulai dari tingkat atas sampai bawah. Perbuatan Korupsi, Kolusi serta Nepotisme (KKN) para pejabat pemerintah semakin meningkat meskipun pemerintahan telah berganti beberapa kali.
Masyarakat Indonesia jauh sebelum Prabowo Subianto jadi presiden juga berharap agar laku korupsi di negeri ini dapat diberantas oleh pemerintahan sebelumnya. Namun faktanya hal ini belum berhasil, dan justru semakin banyak dan masif. Harapan ini dititipkan kembali kepada pemerintahan baru kali ini, berharap pemerintahan Prabowo dapat membebaskan Indonesia dari segala bentuk tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Pengembangan Layanan
Bagaimanapun pejabat pemerintah terpilih adalah pelayan masyarakat, bukan pejabat yang minta dilayani rakyat. Masyarakat memberikan mandat kepada orang-orang yang berada di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif agar mereka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia dan ini bukan hal baru lagi.
Wajar saja bilamana masyarakat menitipkan harapan kepada pemerintahan baru kali ini untuk lebih meningkatkan pelayanan dalam segala bidang kehidupan, semisal layanan kesehatan, sosial dan pendidikan. Masyarakat dari dulu sampai sekarang berharap semakin mudah dalam mengakses ketiga layanan tersebut dan ini perlu kehadiran pemerintah untuk mengaturnya. Â
Penegakan Hukum
Harapan lama masyarakat Indonesia yang dititipkan kepada pemerintahan baru kali ini adalah penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Dalam banyak kasus, penegakan hukum acapkali tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Artinya, penegakan hukum di negeri kita masih jauh dari harapan semua orang.
Nah, pemerintahan baru yang dipimpin oleh presiden Prabowo Subianto diharapkan mampu menghadirkan keadilan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terutama kalangan bawah yang seringkali menjadi korban ketidakadilan para korporasi yang berlindung dibalik kekuasaan dan berkomplot dengan penegak hukum busuk.
Penguatan EkonomiÂ
Sulitnya lapangan kerja serta rendahnya pendapatan masyarakat menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan di Indonesia. Ditambah lagi saat ini Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) banyak terjadi sehingga semakin menambah jumlah pengangguran secara nasional.
Meskipun upaya penguatan ekonomi rakyat dengan segala cara dan strateginya sudah dicoba, namun faktanya masih jauh dari harapan. Akhirnya, harapan itu kembali dilimpahkan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto, dengan harapan bisa menguatkan ekonomi masyarakat Indonesia secara nasional sebagaimana janji-janji politiknya.
Peningkatan Sumber Daya
Apalah arti Indonesia tanpa sumber daya manusia yang mumpuni. Semua impian dan harapan besar, menjadi negara maju, hanya akan menjadi angan-angan semata bila kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita masih di bawah rata-rata.
Tak ada jalan lain kecuali meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia lewat jalur pendidikan dan tantangan ini sejak dulu sampai sekarang belum terselesaikan. Lagi-lagi, harapan untuk mewujudkan peningkatan sumber daya manusia Indonesia saat ini dan nanti juga dititipkan di pundak pemerintahan baru. Â Â
Menjaga Persatuan
Indonesia sudah delapan kali berganti kepemimpinan, mulai dari presiden Soekarno hingga saat ini Prabowo Subianto, dan mereka semua berhasil menjaga serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pihak-pihak yang hendak memecah belah bangsa berhasil dicegah dan digagalkan melalui gerakan politik dan juga militer.
Persatuan dan kesatuan Indonesia merupakan hal paling utama bagi pemerintahan baru agar senantiasa dijaga dan dirawat. Seluruh rakyat Indonesia tak pernah berharap perpecahan terjadi, sehingga harapan untuk menjaga persatuan juga dititipkan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Harapan demi Harapan
Pada kesimpulannya, harapan berulang ini akan terus terjadi bilamana pemerintahan baru ini tidak mampu merealisasikannya, sebab hal ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang memang harus dipenuhi oleh pemerintah.
Mereka akan menuntut janji-janji politik pajabat pemerintah, mengawasi serta memberikan masukan agar harapan-harapan itu segera menjadi kenyataan. Â Bagi masyarakat, niat baik dan janji manis seorang pemimpin tidaklah cukup, mereka butuh bukti nyata bahwa pemerintah itu memang betul-betul bekerja.
Menyongsong pemerintahan baru ini, rakyat tetap berharap harapan-harapan lama itu dapat terwujud menjadi kenyataan, bukan kembali mendapatkan harapan palsu. Tentu, dibutuhkan keberanian dan kesungguhan seorang Prabowo Subianto dalam mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan rakyat, merealisasikan harapan bangsa dan negara Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H