Jatah Menteri dan Politik Balas Budi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah resmi menetapkan pasangan Prabowo-Gibran sebagai pemenang dalam konstestasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024.

Penetapan ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan proses dan hasil pemilu 2024 oleh paslon nomor urut 01, Anies-Muhaimin dan paslon nomor urut 03, Ganjar-Mahfud berdasarkan Keputusan MK nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Pada Oktober 2024 mendatang, mereka akan dilantik secara resmi menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 2024-2029. Momen yang paling ditunggu tak hanya oleh presiden terpilih, tapi seluruh rakyat Indonesia.

Termasuk saya, yang sudah tidak sabar menanti pelantikan tersebut karena ingin melihat dan merasakan gebrakan baru berupa penunaian janji-janji politiknya selama masa kampanye dari presiden terpilih.

Dengan ditetapkannya paslon Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024, suasana politik tanah air kembali memasuki babak baru. Ia akan menjadi titik balik penting dalam perjalanan politik Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.

Bagi banyak orang, termasuk saya sendiri, momen pelantikan tersebut menjadi titik fokus yang dinanti-nantikan dengan penuh harapan. Setelah serangkaian kampanye yang intens dan penuh dengan janji-janji politik, saatnya bagi Prabowo-Gibran untuk membuktikan komitmennya kepada rakyat Indonesia.

Janji-janji politik yang diutarakan selama masa kampanye kini menjadi sorotan utama. Rakyat menantikan gebrakan baru yang dijanjikan, perubahan yang dapat dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Mulai dari peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, hingga penanganan isu-isu sosial, pendidikan, kesehatan dan politik yang mengemuka.

Lobi-Lobi Partai Koalisi Berebut Jatah Menteri 

Seperti kita ketahui bersama, pasangan Prabowo-Gibran didukung oleh banyak partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM). Terdiri dari 9 partai, Gerindra, Demokrat, Golkar, PAN, PBB, PSI, Gelora, Garuda dan Prima.

Sembilan partai inilah yang berjibaku, berjuang mengantarkan Prabowo-Gibran mendapatkan tampuk kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia. Di tambah cawe-cawe presiden Jokowi dan para relawan yang jumlahnya sangat banyak.

Belakangan, santer diberitakan bahwa partai Nasdem dan PKB yang sebelumnya mengusung Anies-Muhaimin juga akan merapat ke koalisi Prabowo-Gibran. Bila ini memang benar adanya, maka Koalisi Indonesia Maju semakin bertambah gemuk.

Satu sisi, banyaknya partai pendukung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi angin segar karena akan menguatkan serta memudahkan langkah-langkahnya dalam menjalankan roda pemerintahannya nanti.

Namun, di sisi lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi Prabowo saat ini dan nanti karena harus memberi balas budi berupa jabatan politik kepada mereka yang telah berjasa. Bahasa kasarnya, bagi-bagi kursi menteri pada partai koalisi.

Seperti diberitakan Kompas.com bahwa salah satu partai pengusung Prabowo-Gibran, yakni Golkar misalnya, sudah meminta setidaknya 5 jatah kursi Menteri. https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/20243141/soal-golkar-minta-jatah-menteri-lebih-dari-5

Tak hanya jumlah jatah Menteri, partai koalisi juga berebut posisi Kementerian tertentu semisal ESDM, BUMN dan lain sebagainya supaya diisi oleh orang-orang dari partai mereka. https://newsletter.tempo.co/read/1864576/bagi-bagi-jatah-menteri-di-kabinet-prabowo.

Bahkan, berdasarkan pemberitaan media Tempo, presiden Joko Widodo juga ikut menitipkan nama-nama tertentu masuk kabinet Prabowo-Gibran.

Meski penentuan Menteri di kabinet adalah hak prerogratif Prabowo sebagai presiden, namun bukan berarti ia bebas memilih dan mengabaikan manuver dari mitra koalisinya tersebut. Bila tetap dilakukan, pasti akan ada konsekuensi politik terhadap pemerintahannya nanti.

Teranyar, sejumlah politisi di lingkaran Prabowo menyatakan bahwa persiden terpilih akan membentuk kabinet besar, menambah Kementerian baru hingga 40 agar bisa mengakomodir keinginan seluruh partai koalisi berikut juga para relawan.

Membentuk Kabinet Maju dan Berintegritas

Tugas pertama Prabowo setelah dilantik sebagai presiden nanti adalah menentukan orang-orang yang akan membantu dalam menunaikan janji-janji politiknya selama lima tahun serta memastikan semuanya merupakan sosok berintegritas dan berkualitas.

Sehebat apapun Prabowo, ia tidak akan mampu bekerja sendirian. Sehingga, butuh pembantu yang memiliki persamaan visi dan misi dalam membangun Indonesia. Mulai dari para Menteri sampai pada jajaran struktur terkecil di Republik Indonesia ini.

Struktur atau kabinet inilah nanti yang akan dilihat sekaligus dinilai pertama kali oleh seluruh rakyat Indonesia. Apakah menggambarkan kemajuan sebagaimana visi-misi serta nama koalisi yang diusung atau justru sebaliknya.

Lebih dari itu, penentuan jumlah kursi di kabinet juga akan menjadi perhatian utama rakyat. Sebab, sebagaimana isu yang beredar bahwa kursi Menteri adalah jatah bagi parpol koalisi itu sendiri.

Dapat diartikan, politik balas budi ala Prabowo akan kembali terjadi dan pada akhirnya rakyat akan menilai mereka hanya akan bekerja untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, bukan untuk bangsa dan negara.

Terlebih, bila memang isu penambahan jumlah Kementerian menjadi 40 menjadi kenyataan, maka publik akan menganggap sebagai upaya bagi-bagi kursi demi menjaga partai koalisi.

Namun, bila dalam penyusunan kabinet nanti yang terjadi adalah sebaliknya, otomatis hal ini akan menjadi gebrakan baru dalam politik nasional dan pastinya masyarakat semakin optimis terhadap kepemimpinan Indonesia

Artinya, publik dapat beranggapan bahwa Prabowo tak dapat dikendalikan oleh oligarki yang selama ini cukup santer diperbincangkan   

Sehingga, pembagian kursi kabinet atau jabatan publik berikut penunjukan orang-orangnya harus mendengar aspirasi masyarakat serta berlandaskan pada prinsip integritas, loyalitas dan profesionalitas dalam berkhidmat untuk negeri.

Pendeknya, pilih dan tunjuk orang-orang yang benar-benar ingin berkorban untuk Indonesia, bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan partai, golongan apalagi pribadi sendiri.   

Kini, saatnya bagi Prabowo-Gibran untuk membuktikan diri sebagai pemimpin yang mampu mengemban amanah rakyat dengan baik. Mereka harus mampu menjaga integritas, kualitas kepemimpinan, dan mengimplementasikan visi dan misi mereka dengan sungguh-sungguh.

Sebagai warga negara, kita memiliki peran penting dalam mendukung proses peralihan kekuasaan ini. Kritik yang konstruktif, pengawasan yang ketat, dan partisipasi aktif dalam pembangunan negara menjadi tanggung jawab bersama.

Dengan penuh harapan dan optimisme, kita menyambut masa depan Indonesia yang lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran. Mari kita bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan impian kita sebagai bangsa yang besar dan maju.